SUARAMALANG.COM, Nasional – Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih tergolong tinggi. Namun, kondisi tersebut ternyata tidak berjalan seiring dengan optimisme publik terhadap masa depan pemerintahan.
Survei terbaru Puspoll Indonesia justru menangkap adanya pergeseran sentimen masyarakat. Mayoritas responden memang masih memberikan penilaian positif terhadap kinerja Presiden, tetapi keyakinan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik mengalami penurunan cukup tajam.
Fenomena itu dinilai menjadi sinyal yang patut diwaspadai. Sebab, kepuasan terhadap kinerja saat ini belum tentu menjamin masyarakat tetap percaya terhadap arah kebijakan pemerintah dalam jangka panjang.
Optimisme Turun, Keraguan Naik
Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia, Chamad Hojin, menjelaskan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo berada di angka 64,8 persen. Meski masih didominasi penilaian positif, capaian tersebut turun dibandingkan hasil survei Agustus 2025 yang mencapai 67,7 persen.
Penurunan kepuasan itu relatif tipis. Namun, perubahan jauh lebih besar terlihat pada tingkat keyakinan masyarakat terhadap masa depan pemerintahan.
Survei menunjukkan hanya 53,2 persen responden yang meyakini pemerintahan Prabowo-Gibran mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Angka tersebut merosot dibandingkan Agustus 2025 yang masih berada di level 80,4 persen.
Pada saat bersamaan, kelompok masyarakat yang mengaku tidak yakin terhadap masa depan pemerintahan meningkat drastis. Jika sebelumnya hanya 15,8 persen, kini melonjak menjadi 43,1 persen.
Legitimasi Masih Aman, Tapi Alarm Sudah Menyala
Selain mengukur optimisme publik, survei juga memotret pandangan masyarakat mengenai arah perjalanan bangsa. Sebanyak 51,7 persen responden menilai Indonesia masih berada di jalur yang benar, sedangkan 34 persen beranggapan arah pembangunan justru melenceng.
Chamad menilai hasil tersebut menunjukkan pemerintah belum menghadapi krisis legitimasi. Tingkat kepuasan terhadap Presiden yang masih berada di atas 60 persen menjadi indikator bahwa dukungan publik belum runtuh.
“Pemerintah belum berada dalam krisis legitimasi karena kepuasan terhadap Presiden masih berada pada tingkat mayoritas. Namun, masyarakat mulai kehilangan keyakinan bahwa keadaan akan segera membaik. Ini merupakan tekanan terhadap legitimasi berbasis kinerja yang perlu dijawab dengan hasil kebijakan yang nyata, bukan sekadar penguatan narasi komunikasi,” ujar Chamad.
Menurutnya, penurunan optimisme tersebut merupakan peringatan dini yang tidak boleh diabaikan. Pemerintah perlu memastikan berbagai kebijakan mampu memberikan dampak nyata terhadap kondisi ekonomi dan kehidupan masyarakat.
Ia mengingatkan, apabila tekanan ekonomi yang dirasakan publik tidak segera dijawab melalui kebijakan yang efektif, penurunan kepercayaan berpotensi berkembang menjadi ketidakpuasan politik yang lebih luas. Karena itu, pemerintah dinilai perlu mengedepankan hasil kerja konkret, bukan hanya memperkuat komunikasi kepada publik.
Survei Puspoll Indonesia tersebut dilaksanakan pada 18–26 Mei 2026 terhadap 2.400 responden yang dipilih menggunakan metode multistage random sampling. Survei memiliki margin of error sekitar ±2 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Responden berasal dari seluruh provinsi di Indonesia melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur, disertai pengawasan kualitas terhadap sekitar 20 persen sampel secara acak.
