SUARAMALANG.COM, Kota Malang – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memastikan akan menangani persoalan Pasar Blimbing secara bertahap, setelah menerima berbagai keluhan dari pedagang terkait kondisi pasar yang semakin memprihatinkan.
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menyatakan bahwa penanganan tahap awal difokuskan pada aspek kebersihan, keamanan, dan penataan pedagang kaki lima (PKL) di sekitar area pasar.
“Untuk jangka pendek, kami sudah lakukan audiensi dengan para pedagang. Saat ini kami tangani dulu soal kebersihan, keamanan, dan penataan PKL di sekitar pasar,” ujar Eko saat ditemui, Senin (14/10/2025).
Menurut Eko, langkah strategis jangka panjang masih dalam tahap pembahasan dengan instansi terkait, termasuk mekanisme retribusi dan potensi penggunaan dana APBD untuk pemeliharaan infrastruktur pasar.
“Kalau soal pembangunan besar, kami masih harus konsultasi dengan BPK dan penganggaran APBD. Tahun ini belum ada alokasi besar, masih efisiensi. Sementara ini, beberapa perawatan dilakukan secara mandiri oleh pedagang,” jelasnya.
Eko menambahkan, keterbatasan anggaran menyebabkan Pemkot Malang hanya mampu melakukan perbaikan kecil di tahun ini. Namun, ia memastikan tahun depan akan ada program peningkatan sarana dan prasarana di sepuluh pasar tradisional.
“Tahun depan ada sekitar sepuluh pasar yang jadi prioritas perbaikan. Hasil komunikasi terakhir, kami akan utamakan pasar-pasar tradisional seperti Tawangmangu, Bunul, dan Embong Brantas,” ungkapnya.
Pedagang Pasar Blimbing sebelumnya memasang spanduk berisi tuntutan agar Pemkot Malang menepati janji pembangunan pasar yang tak kunjung terealisasi selama lebih dari sepuluh tahun terakhir.
Kondisi bangunan yang kumuh, becek, dan rusak membuat aktivitas jual beli di pasar menurun tajam, memicu keresahan di kalangan pedagang.
Koordinator Pedagang Pasar Blimbing, Ahmad Ali, menilai janji pemerintah untuk menyelesaikan pembangunan pasar secara bertahap menunjukkan belum adanya persiapan matang.
“Dari hasil pertemuan kemarin dengan Kepala Diskopindag, terlihat belum ada persiapan yang jelas. Kalau katanya bertahap, berarti prosesnya panjang. Dengan masa jabatan wali kota hanya lima tahun, saya kira tidak akan selesai kalau dibangun bertahap,” ujar Ahmad Ali, Senin (14/10/2025).
Ali menuturkan, pihaknya telah mengirimkan surat audiensi sebanyak tiga kali sejak Mei 2025, namun tak mendapat tanggapan hingga akhirnya memutuskan memasang spanduk pada Sabtu sore (12/10/2025).
Spanduk bertuliskan “sudah berkirim surat tiga kali dan belum direspon” itu dipasang sebagai bentuk pengingat atas janji kampanye Wali Kota Malang Wahyu Hidayat.
Spanduk tersebut diturunkan keesokan harinya setelah Pemkot memberikan tanggapan resmi.
“Alhamdulillah, begitu Pak Wali sudah merespon kita. Kita komitmen akan kita turunkan. Jadi hari Minggu sudah kita turunkan,” jelas Ali.
Ali menegaskan bahwa para pedagang tidak melakukan aksi unjuk rasa dan tetap rutin membayar retribusi harian sebesar Rp3.000.
“Kami hanya ingin ingatkan melalui cara yang sopan. Surat sudah kami kirim tiga kali tapi tidak direspon. Akhirnya kami pasang spanduk supaya pemerintah mendengar langsung aspirasi kami,” ucapnya.
Ia juga menambahkan bahwa sejak 2009 para pedagang sebenarnya telah menyetujui pembangunan pasar, namun realisasinya tertunda akibat persoalan antara Pemkot dan pihak pengembang.
“Permasalahannya kan dari Pemkot dan pengembang, bukan kita. Pedagang manut aja dari dulu,” tegasnya.
Eko Sri Yuliadi memastikan bahwa Pemkot Malang tetap berkomitmen menyelesaikan persoalan Pasar Blimbing secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
“Kami pahami keluhan pedagang. Tapi semua harus dilakukan sesuai tahapan dan kemampuan daerah. Untuk sementara, kami pastikan pasar tetap bersih, aman, dan nyaman dulu,” pungkasnya.
