SUARAMALANG.COM, Kabupaten Malang – Wakil Bupati Malang Dra. Hj. Lathifah Shohib memimpin High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Malang dalam rangka memastikan kesiapan langkah pengendalian harga dan stok pangan menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Anusapati, Jl. Merdeka Timur No. 3, Malang pada Rabu (10/12) pagi dengan menghadirkan jajaran Forkopimda Kabupaten Malang dan seluruh instansi strategis pengampu pangan dan energi.
Wabup Lathifah hadir mewakili Bupati Malang Drs. H. M. Sanusi, M. M., guna memberi arahan sekaligus mengonsolidasikan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya menjaga stabilitas harga di daerah.
Forum tersebut turut dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang, jajaran Kepala Perangkat Daerah, para camat se-Kabupaten Malang, jajaran TPID, Kepala BPS Kabupaten Malang, Kepala Perum Bulog Sub Divre Malang, PT Pertamina TBBM Malang, KPPN Malang, DPC Hiswana Migas Malang, serta Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Malang.
Wabup Malang membuka pertemuan dengan mengajak seluruh peserta menundukkan hati dan memanjatkan doa bagi masyarakat di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh yang tengah menghadapi musibah bencana.
Beliau menegaskan bahwa duka yang dialami saudara-saudara di wilayah terdampak merupakan duka bangsa secara keseluruhan dan harus menjadi pengingat pentingnya solidaritas.
Laporan terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Malang mengalami kenaikan dari 0,40 pada minggu ketiga November menjadi 0,52 pada minggu keempat November 2025.
Peningkatan ini menunjukkan adanya tekanan harga pada sejumlah komoditas pangan yang mulai mengalami kenaikan permintaan jelang periode libur panjang akhir tahun.
Dalam arahannya, Wabup menegaskan perlunya kewaspadaan seluruh pihak agar kenaikan tersebut tidak berkembang menjadi inflasi yang mengganggu daya beli masyarakat.
“Meski demikian, inflasi Kabupaten Malang masih berada dalam tren yang relatif terkendali jika dibandingkan dengan kondisi inflasi nasional maupun Provinsi Jawa Timur. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan, mengingat setiap kenaikan harga pangan pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) berpotensi menekan daya beli dan menimbulkan keresahan di masyarakat,” ujarnya.
HLM TPID Kabupaten Malang ini juga menjadi ajang evaluasi kesiapan pasokan pangan strategis di wilayah.
Proyeksi neraca pangan tahun 2025 menunjukkan bahwa ketersediaan sejumlah komoditas dalam kondisi aman, termasuk daging ayam, telur, bawang merah, aneka cabai, dan minyak goreng.
Stok beras, jagung, dan gula juga tercatat dalam kapasitas memadai untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Kabupaten Malang.
Wabup menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran TPID atas berbagai langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga sepanjang tahun 2025.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada TPID Kabupaten Malang atas upaya maksimal dalam menjaga stabilitas harga. Berbagai langkah konkret telah dilakukan, mulai dari monitoring harga dan stok di 21 pasar rakyat, sidak distribusi bapokting, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, penguatan distribusi MinyaKita, hingga penanaman jagung serentak, panen raya, penyediaan sarpras pertanian, serta penguatan komunikasi publik melalui monitoring harga harian,” tuturnya.
Beliau menegaskan bahwa pengendalian inflasi bukan sekadar menjaga angka statistik, tetapi merupakan tanggung jawab bersama untuk melindungi kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Wabup berharap seluruh instansi dalam TPID Kabupaten Malang terus bekerja secara responsif dan adaptif dalam menghadapi dinamika ekonomi, terutama menjelang masuknya tahun 2026.
