SUARAMALANG.COM, Jakarta – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Oktober 2026 mencatatkan pertumbuhan pendapatan negara sebesar 23,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun, di tengah kenaikan penerimaan tersebut, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) justru mengalami kontraksi 8,4 persen secara tahunan.
Kondisi ini menjadi salah satu catatan dalam perkembangan fiskal nasional. Di satu sisi, penerimaan negara dan belanja pemerintah menunjukkan peningkatan. Di sisi lain, penyaluran anggaran ke daerah masih menghadapi dinamika yang perlu diperhatikan dalam upaya menjaga pemerataan pembangunan.
Berdasarkan siaran pers Kementerian Keuangan, pendapatan negara hingga akhir Oktober 2026 mencapai Rp2.618 triliun atau 83 persen dari target APBN. Realisasi tersebut tumbuh 23,9 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Penerimaan pajak menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp1.796,8 triliun, tumbuh 23,2 persen. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp267,2 triliun atau naik 7,2 persen. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat Rp551,8 triliun dengan pertumbuhan 37 persen.
Kementerian Keuangan menilai penguatan penerimaan tersebut mencerminkan aktivitas ekonomi dan kinerja penerimaan negara yang semakin optimal.
Belanja Negara Meningkat, Transfer ke Daerah Mengalami Kontraksi
Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja negara mencapai Rp2.997,2 triliun atau 78 persen dari pagu APBN. Angka ini tumbuh 15,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp2.343,6 triliun. Di dalamnya terdapat belanja kementerian/lembaga sebesar Rp1.239,1 triliun yang tumbuh 28,9 persen, serta belanja non-kementerian/lembaga sebesar Rp1.104,5 triliun atau meningkat 20,3 persen.
Sementara itu, Transfer ke Daerah baru terealisasi Rp653,6 triliun atau 94,3 persen dari pagu, tetapi secara tahunan mengalami kontraksi 8,4 persen.
Perbedaan perkembangan belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah menjadi aspek yang perlu dicermati dalam pelaksanaan kebijakan fiskal. Terlebih, pemerintah menyebut belanja negara diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, mendukung program prioritas, serta mempercepat pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Meski demikian, data dalam siaran pers tersebut belum merinci penyebab kontraksi TKD maupun dampaknya terhadap pelaksanaan program pembangunan di masing-masing daerah.
Defisit APBN Terkendali di Tengah Penguatan Ekonomi
Dari sisi keseimbangan fiskal, APBN mencatat defisit sebesar 1,47 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Pada saat yang sama, keseimbangan primer masih mencatat surplus Rp114,8 triliun.
Kementerian Keuangan menyatakan kondisi tersebut mencerminkan upaya pemerintah menjaga disiplin anggaran dan keberlanjutan fiskal.
Sementara itu, perekonomian Indonesia pada Triwulan III 2026 tumbuh 5,47 persen secara tahunan. Indikator lain yang turut menunjukkan penguatan aktivitas ekonomi adalah Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Oktober 2026 yang mencapai level 54, tertinggi sejak Maret 2024.
Neraca perdagangan juga mencatat surplus kumulatif Januari-September 2026 sebesar 10,6 miliar dolar AS. Ekspor mencapai 221,2 miliar dolar AS, sedangkan impor sebesar 210,6 miliar dolar AS.
Di pasar keuangan, aliran modal asing secara kumulatif hingga 11 November 2026 mencatatkan arus masuk bersih Rp127,6 triliun. Sementara itu, inflasi inti pada Oktober tercatat 2,56 persen secara tahunan.
Kementerian Keuangan menegaskan APBN akan terus diarahkan untuk mendorong investasi, menjaga daya beli masyarakat, memperkuat perlindungan sosial, serta mendukung pembangunan nasional. Pemerintah juga menyatakan komitmen menjaga kredibilitas dan kesinambungan fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global.
