SUARAMALANG.COM, Karanganyar – Pemerintah Desa Berjo di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp500.000 kepada 1.446 kepala keluarga menjelang perayaan Idulfitri 1447 Hijriah. Program ini dibiayai sepenuhnya dari Pendapatan Asli Desa (PAD) yang berasal dari pengelolaan sektor ekonomi desa, terutama pariwisata dan pertanian.
Penyaluran THR dilakukan secara bertahap pada 2–3 Maret 2026 dengan total anggaran mencapai sekitar Rp723 juta. Bantuan tersebut diberikan kepada warga di enam dusun yang tersebar di wilayah Desa Berjo.
Program ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendistribusikan manfaat ekonomi dari usaha desa kepada warga.
Program Kesejahteraan Desa Berbasis PAD
Kepala Desa Berjo, Dwi Haryanto, menjelaskan program pembagian THR merupakan bagian dari Program 3 SBS yang digagas pemerintah desa.
“Nah, terkait dengan program ini, salah satunya untuk hari ini ini adalah program yang semua bisa sejahtera,” ujarnya, Selasa (3/3/2026).
Program 3 SBS sendiri mencakup tiga tujuan utama, yakni “Semua Bisa Sejahtera, Semua Bisa Sehat, dan Semua Bisa Sarjana”. Dalam konteks pembagian THR, bantuan tersebut diposisikan sebagai dukungan bagi warga menjelang Lebaran.
Ia menambahkan, meskipun masyarakat menyebut bantuan tersebut sebagai THR, pada dasarnya program tersebut merupakan bantuan pangan bagi warga yang disalurkan menjelang hari raya.
“Jadi, memang kita memberikan bantuan pangan kepada warga masyarakat, biasa ya berhubung ini bulan puasa mendekati hari Lebaran mereka (warga) menamainya dengan tunjangan hari raya,” katanya.
Sumber Dana dari BUMDes dan Pariwisata Desa
Menurut Dwi, seluruh anggaran program berasal dari Pendapatan Asli Desa yang diperoleh melalui pembagian keuntungan antara pemerintah desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Sumber pendapatan utama desa berasal dari pengelolaan destinasi wisata serta kegiatan ekonomi masyarakat di sektor pertanian. Ia menegaskan dana tersebut tidak berasal dari Dana Desa maupun program lain dari pemerintah pusat.
Di Desa Berjo, BUMDes mengelola beberapa unit usaha, termasuk sektor pariwisata dan layanan simpan pinjam. Unit pariwisata desa mengelola dua destinasi populer, yakni Air Terjun Jumog dan Telaga Madirda.
Keuntungan dari pengelolaan dua destinasi tersebut kemudian dibagi untuk pengembangan usaha, operasional desa, serta program kesejahteraan masyarakat.
Proses Verifikasi dan Penyaluran Bertahap
Sekretaris Desa Berjo, Wahyu Budi Utomo, menjelaskan penyaluran bantuan dilakukan setelah melalui proses pendataan dan verifikasi berlapis.
Pendataan dilakukan mulai dari tingkat RT, kemudian direkap oleh kepala dusun dan diverifikasi oleh tim desa untuk memastikan data penerima sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Jadi pada hari ini penerimaan itu sudah melalui tahapan yang sudah sesuai,” ujarnya.
Pemerintah desa memilih menyalurkan bantuan dalam bentuk uang tunai agar warga dapat menerima manfaat secara langsung dan menghindari kendala distribusi jika bantuan diberikan dalam bentuk barang.
Pada hari pertama, pembagian dilakukan secara simbolis oleh Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar. Selanjutnya, penyaluran dilanjutkan kepada warga lainnya dengan sistem undangan dan verifikasi dokumen seperti KTP dan kartu keluarga.
Respons Warga atas Program THR Desa
Sejumlah warga mengaku terbantu dengan bantuan tersebut, terutama karena diberikan menjelang kebutuhan Lebaran yang biasanya meningkat.
Salah satu warga, Pono (53), mengaku bersyukur atas perhatian pemerintah desa yang telah memberikan bantuan kepada masyarakat selama beberapa tahun terakhir.
Warga lainnya, Marwan, juga menyampaikan hal serupa. Ia mengatakan dana yang diterima akan digunakan untuk kebutuhan makan serta kebutuhan rumah tangga menjelang hari raya.
Program pembagian THR di Desa Berjo menjadi contoh bagaimana pengelolaan ekonomi desa berbasis potensi lokal dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dengan sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan desa sendiri, pemerintah desa berupaya menjaga keberlanjutan program kesejahteraan tanpa bergantung pada bantuan eksternal.
