SUARAMALANG.COM, Palembang – Polri mendorong perubahan strategi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mengutamakan pencegahan berbasis data dan ilmu pengetahuan. Salah satu pendekatan yang dikembangkan adalah analisis spasio-temporal untuk memetakan potensi kebakaran berdasarkan lokasi, waktu kejadian, kondisi iklim, dan karakteristik lahan.
Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol. Herry Heryawan mengatakan, pendekatan tersebut dapat membantu mengidentifikasi wilayah rawan dan pola kebakaran yang berulang. Dengan demikian, langkah antisipasi bisa dilakukan sebelum api muncul dan meluas.
Hal itu disampaikan Herry dalam kegiatan Analisis dan Evaluasi Penanganan Karhutla bersama Astamaops Kapolri Komjen Pol. Roycke Harry Langie di Polda Sumatera Selatan, Sabtu (31/10/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Rony Samtana Tarigan dan akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Bambang Hero Saharjo.
“Penanganan karhutla tidak boleh hanya menunggu api muncul. Kita harus mampu membaca pola kebakaran, mengetahui wilayah yang paling rawan, dan melakukan langkah pencegahan sebelum kebakaran meluas,” ujar Herry.
Hotspot Berulang dan Risiko El Nino
Dalam paparannya, Herry menjelaskan hasil simulasi pola karhutla selama 20 tahun di Kabupaten Pelalawan, Riau. Analisis tersebut menunjukkan titik panas atau hotspot cenderung berulang di lokasi yang sama. Risiko kebakaran juga meningkat ketika fenomena El Nino menyebabkan kondisi lebih kering, terutama pada lahan gambut.
Berdasarkan simulasi yang dipaparkan, rata-rata jumlah hotspot pada tahun El Nino mencapai 362 titik. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata 42 titik pada tahun lainnya.
Sejumlah kawasan di Pelalawan juga diidentifikasi memiliki tingkat kerawanan tinggi, antara lain Kerumutan, Teluk Meranti Timur, Teluk Meranti Barat, dan Bandar Petalangan.
Temuan tersebut menjadi dasar pentingnya pencegahan yang disesuaikan dengan karakteristik setiap wilayah. Menurut Herry, patroli dan pemadaman perlu didukung pengelolaan ekosistem gambut, termasuk menjaga tinggi muka air tanah agar lahan tidak terlalu kering dan mudah terbakar.
“El Nino memang memperbesar risiko, tetapi kondisi gambut menjadi faktor yang sangat menentukan. Karena itu, menjaga tinggi muka air tanah dan memperbaiki tata kelola gambut harus menjadi bagian utama dari strategi pencegahan,” jelasnya.
Dashboard Green Policing untuk Deteksi Dini
Di Sumatera Selatan, pemetaan wilayah rawan memprioritaskan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Banyuasin, Musi Banyuasin, Muara Enim, dan Ogan Komering Ulu Timur. Polri juga memperkuat kesiapan operasional melalui pengerahan personel, pengembangan sistem pemantauan, dan optimalisasi posko pengendalian karhutla.
Astamaops Kapolri Komjen Pol. Roycke Harry Langie memaparkan evaluasi penanganan karhutla secara nasional, termasuk pemetaan daerah rawan berdasarkan pola kejadian dalam beberapa tahun terakhir.
Sementara itu, Prof. Bambang Hero Saharjo menekankan perlunya penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung penanganan kebakaran gambut. Informasi mengenai titik panas, pergerakan asap, dan arah angin dapat membantu menentukan langkah penanganan sekaligus memperhatikan keselamatan petugas.
Polri juga mendorong skema satu Polsek satu titik pemantauan tinggi muka air tanah (TMAT). Upaya tersebut didukung optimalisasi sekat kanal, sumur bor, embung, dan patroli terpadu di kawasan rawan.
Untuk memperkuat deteksi dini, Polri mengembangkan Dashboard Green Policing yang mengintegrasikan informasi hotspot, kondisi gambut, cuaca, dan tingkat kerawanan wilayah. Melalui prinsip “Dari Deteksi Menuju Aksi”, indikasi peningkatan risiko diharapkan segera ditindaklanjuti dengan langkah pencegahan di lapangan.
Karhutla tidak hanya mengakibatkan kerusakan lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Kabut asap dapat memicu gangguan pernapasan, menghambat kegiatan pendidikan, serta mengganggu transportasi udara.
Karena itu, penanganan karhutla membutuhkan kolaborasi Polri, pemerintah daerah, BMKG, instansi kehutanan, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat. Pemulihan ekosistem gambut serta pengembangan paludikultur atau pemanfaatan lahan gambut dengan tetap menjaga kondisi basahnya juga disebut sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko kebakaran berulang.
Herry menegaskan, keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari kecepatan memadamkan api, tetapi juga dari kemampuan mencegah kebakaran sejak dini.
“Keberhasilan penanganan karhutla bukan hanya diukur dari seberapa cepat api dipadamkan, tetapi juga dari seberapa banyak kebakaran yang berhasil dicegah,” pungkasnya.
