SUARAMALANG.COM, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan menghentikan sementara 1.030 dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah evaluasi menyeluruh guna memastikan kualitas pangan tetap terjaga di tengah implementasi program nasional tersebut, Kamis (19/3/2026).
Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis oleh Prabowo
Kebijakan penghentian sementara dapur MBG ini diambil setelah pemerintah melakukan pengecekan langsung di lapangan dan menerima berbagai masukan terkait kualitas operasional.
Presiden menegaskan bahwa langkah tersebut bukan bentuk kegagalan program, melainkan upaya korektif untuk memperkuat sistem.
“Saya langsung cek. Panggil Kepala BGN (Badan Gizi Nasional), dan saya terus cross-check,” ujar Prabowo dalam diskusi bersama jurnalis di Hambalang, Bogor.
Dari total puluhan ribu dapur yang beroperasi, sebanyak 1.030 unit dinilai belum memenuhi standar yang telah ditetapkan sehingga perlu dihentikan sementara untuk proses pembenahan.
Standar Ketat dan Pengawasan Lapangan
Dalam proses evaluasi, pemerintah menitikberatkan pada sejumlah aspek krusial yang menjadi indikator kelayakan dapur MBG.
Standar tersebut meliputi:
Keamanan pangan dan higienitas proses memasak
Kualitas air yang digunakan dalam pengolahan
Kelayakan infrastruktur, termasuk peralatan dan wadah makanan
Presiden juga menyoroti peran pengawasan lapangan yang dilakukan secara intensif, termasuk oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang.
“Ibu Nanik ini galak sekali, dia sidak terus kerjanya. Yang sudah di-suspend itu 1.030 dapur,” ungkapnya.
Pengawasan ketat ini bertujuan memastikan setiap dapur yang kembali beroperasi telah melalui proses verifikasi dan sertifikasi sesuai standar.
Perubahan Budaya dan Transparansi
Selain aspek teknis, Presiden menekankan pentingnya perubahan budaya kerja dalam birokrasi, khususnya dalam penyampaian laporan.
Ia mengkritik praktik laporan yang hanya menonjolkan hal positif tanpa menggambarkan kondisi riil di lapangan.
“Laporan yang hanya bagus-bagus itu budaya yang tidak baik. Kita harus berani menghadapi realitas,” tegasnya.
Sebagai bagian dari upaya transparansi, pemerintah membuka ruang partisipasi publik, termasuk kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan program MBG.
Implikasi terhadap Program Nasional
Langkah penghentian sementara dapur MBG mencerminkan pendekatan pemerintah yang mengedepankan kualitas dibanding kuantitas dalam program strategis nasional.
Di sisi lain, kebijakan ini juga menjadi indikator adanya penguatan sistem pengawasan dan evaluasi dalam implementasi program berbasis pelayanan publik.
Dengan evaluasi berkelanjutan dan pelibatan masyarakat, pemerintah berharap program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih optimal, akuntabel, serta benar-benar memberikan manfaat bagi penerima, khususnya anak-anak sekolah.
