SUARAMALANG.COM, Kota Malang–Keluhan mengenai BPJS PBID yang dibiayai Pemerintah Kota Malang menjadi aspirasi paling dominan dalam reses anggota DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji.
Warga mengaku kartu BPJS mereka tidak bisa digunakan saat hendak berobat, dengan alasan kepesertaan dinonaktifkan karena “tidak pernah digunakan”.
Situasi ini memunculkan tanda tanya besar di tengah komitmen Universal Health Coverage (UHC) yang selama ini digaungkan Pemkot. Padahal, anggaran UHC dalam APBD Kota Malang setiap tahun dialokasikan dalam jumlah sangat besar. Namun di lapangan, masyarakat justru menghadapi kendala administratif yang berujung pada tertundanya akses layanan kesehatan.
UHC Harus Sesuai Kebutuhan Riil Masyarakar
Bayu Rekso Aji menegaskan, DPRD memiliki fungsi pengawasan yang tidak bisa ditawar dalam memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak. Ia menilai tidak boleh ada celah kebijakan yang membuat masyarakat kehilangan hak hanya karena persoalan teknis atau sistem yang tidak sinkron.
“Kalau anggaran sudah disiapkan besar untuk menjamin kesehatan warga, maka tidak boleh ada alasan kartu tidak aktif saat masyarakat sakit. Ini bukan soal data semata, ini soal nyawa dan keadilan layanan publik,” tegas Bayu dalam forum reses.
Ia memastikan akan membawa persoalan ini kepada Pemerintah Kota, khususnya Dinas Kesehatan, untuk dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme aktivasi, validasi, dan pengawasan peserta BPJS PBID yang dibiayai daerah. Bayu juga mendorong implementasi UHC benar-benar sejalan dengan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar terpenuhi secara administratif.
Pewarta:*MS Al Katiri
