SUARAMALANG.COM, Kabupaten Pati – Suasana tegang terjadi di kompleks kantor DPRD Pati, Jawa Tengah, pada Kamis (2/10/2025) pagi, ketika rapat Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket tengah dijadwalkan berlangsung.
Kericuhan pecah saat Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Teguh Istiyanto, menjadi korban pengeroyokan oleh massa pendukung Bupati Pati, Sudewo, yang memadati area sejak pagi hari.
Sejak pukul 07.00 WIB, ribuan pendukung Sudewo berkumpul di sekitar pendopo kantor bupati yang berada dalam satu kompleks dengan gedung DPRD. Kehadiran mereka bertujuan untuk memberikan dukungan moral kepada Sudewo yang dipanggil Pansus DPRD terkait klarifikasi sejumlah kebijakan pemerintahannya yang dinilai bermasalah.
Aparat kepolisian yang dipimpin Kapolresta Pati, Kombespol Jaka Wahyudi, menurunkan ratusan personel untuk menjaga situasi tetap terkendali. Meski demikian, kondisi lapangan menunjukkan eskalasi ketegangan.
Sekitar pukul 09.40 WIB, Teguh Istiyanto bersama rekannya, Supriyono alias Botok, berusaha masuk ke gedung DPRD Pati melalui pintu selatan. Teriakan dari sejumlah pendukung yang mengenali Teguh memicu kerumunan massa menyerbu.
“Begitu ada yang teriak nama Teguh, puluhan orang langsung mendekat dan menyerang. Kami sempat kewalahan menahan massa,” ujar Kombespol Jaka Wahyudi saat ditemui di lokasi.
Dalam situasi tersebut, Botok berhasil melarikan diri ke halaman DPRD dengan memanjat pagar, sementara Teguh terjatuh dan menerima pukulan serta tendangan bertubi-tubi dari massa.
Polisi akhirnya berhasil mengevakuasi Teguh ke tempat aman setelah sempat menjadi sasaran pengeroyokan. Kondisinya mengalami luka memar di beberapa bagian tubuh, namun nyawanya berhasil diselamatkan.
Meski kericuhan sempat mengganggu jalannya agenda, rapat Pansus Hak Angket DPRD Pati tetap dijadwalkan berlangsung di Ruang Badan Anggaran.
Wakil Ketua Pansus, Joni Kurnianto, menyatakan bahwa pemanggilan Bupati Sudewo merupakan bagian dari tahapan resmi penyelidikan.
“Besok pagi jadwalnya Pak Bupati, sementara Wakil Bupati akan dimintai keterangan pada Jumat, dan Pj Sekda setelah salat Jumat. Pertanyaan untuk Pak Bupati masih kami matangkan dalam rapat internal,” ujar Joni, Rabu (1/10/2025).
Pansus Hak Angket DPRD Pati dibentuk pada 13 Agustus 2025 setelah aksi ribuan warga yang tergabung dalam AMPB mendesak Sudewo mundur dari jabatannya.
Tuntutan ini didasari oleh dugaan adanya kebijakan yang bermasalah, termasuk indikasi penyalahgunaan kewenangan.
Namun, Bupati Sudewo menolak mundur sehingga AMPB melanjutkan desakan kepada DPRD untuk membentuk Pansus sebagai langkah konstitusional.
Secara hukum, hasil penyelidikan Pansus dapat berujung pada proses hukum lebih lanjut di Mahkamah Agung (MA).
Jika DPRD menilai pelanggaran yang dilakukan bupati terbukti dan memenuhi syarat, rekomendasi pemakzulan bisa diajukan.
Ketua AMPB menegaskan pihaknya akan terus mengawal jalannya penyelidikan hingga tuntas.
“Kami hadir bukan hanya untuk menyuarakan aspirasi, tetapi juga memastikan ada keadilan hukum bagi masyarakat Pati. Jangan sampai ada kebijakan yang merugikan rakyat terus dibiarkan,” kata Teguh sebelum peristiwa pengeroyokan.
Peristiwa di DPRD Pati ini menambah panjang catatan kericuhan politik di daerah yang berhubungan langsung dengan hak masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
Pengamat hukum tata negara, Arif Budiman, menilai kejadian tersebut menjadi ujian serius bagi aparat penegak hukum untuk menjamin keamanan publik dalam proses politik yang seharusnya berjalan sesuai aturan konstitusi.
“Proses hak angket adalah mekanisme sah dalam sistem demokrasi. Aparat harus netral dan memastikan semua pihak bisa menjalankan hak dan kewajibannya tanpa intimidasi maupun kekerasan,” tegas Arif saat dihubungi terpisah.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian masih mendalami siapa saja pelaku pengeroyokan terhadap Teguh.
Kapolresta Pati memastikan proses hukum akan dijalankan sesuai prosedur.
“Setiap bentuk kekerasan tidak bisa dibenarkan. Kami akan mengusut tuntas dan membawa pelaku ke ranah hukum,” kata Kombespol Jaka Wahyudi.
Perkembangan hasil penyelidikan Pansus dan potensi pemakzulan terhadap Bupati Sudewo akan menjadi perhatian publik, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap stabilitas pemerintahan Kabupaten Pati.
Pewarta : M.Nan
