SUARAMALANG.COM, Jakarta – Gelombang perhatian publik kini mengarah ke Jawa Timur setelah tiga gubernur dari provinsi besar secara terbuka merespons data Kementerian Keuangan terkait dana pemerintah daerah yang disebut masih mengendap di bank.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengungkapkan bahwa masih ada Rp234 triliun dana milik pemerintah daerah yang belum terserap dan tersimpan di rekening perbankan.
“Serapan rendah mengakibatkan menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai Rp234 triliun,” kata Purbaya dalam Rapat Pengendalian Inflasi di Jakarta, Senin (20/10/2025).
Ia menegaskan, sumber data tersebut berasal dari sistem pemantauan milik Bank Indonesia. “Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau dia mau periksa, periksa aja sendiri. Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali. Di situ ada flag, ada contrengan nih punya siapa, punya siapa. Punya Pemda depositonya jenisnya apa, giro dan lain-lain,” ujar Purbaya.
Kemenkeu menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran, terutama pada belanja produktif yang berdampak langsung ke publik. “Percepatan realisasi belanja, terutama yang produktif, harus digenjot dalam tiga bulan terakhir. Uang daerah jangan dibiarkan mengendap di kas atau deposito,” tegas Purbaya.
Pernyataan tersebut langsung ditanggapi oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Ia mengaku telah mengecek langsung laporan keuangan Pemprov Jabar.
“Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu untuk membuka data dan faktanya daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito,” ujar Dedi seperti dikutip detikJabar, Selasa (21/10/2025).
Menurut Dedi, keterlambatan serapan anggaran bukan berarti pemerintah daerah menahan belanja publik. Ia menyebutkan, sejumlah daerah memang sedang menjalankan kebijakan efisiensi agar penyaluran anggaran lebih tepat sasaran.
Dari Sumatera Utara, Gubernur Bobby Nasution turut memberikan klarifikasi. Ia menyampaikan bahwa dana di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemprov Sumut kini tersisa di bawah Rp1 triliun.
“RKUD kami cuma satu, ya itu ada di Bank Sumut. Hari ini saldonya di sana Rp990 miliar,” kata Bobby di Medan, Selasa (21/10/2025).
Ia menambahkan, target serapan anggaran tahun ini diharapkan bisa mencapai 90 persen. “Realisasi pasti ada target, ada P-APBD, ada perubahan angka, sudah disesuaikan. Mudah-mudahan penyerapannya bisa di angka 90 persen,” ujarnya.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga mengonfirmasi pernyataan Purbaya. Ia menyebut dana mengendap yang disebutkan Kemenkeu memang benar adanya.
“Seperti yang disampaikan Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, memang ada dana Rp14,6 triliun yang dimiliki Pemda DKI di Bank Jakarta. Itu betul, bukan 100 persen, tapi 1.000 persen benar,” kata Pramono di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).
Ia menjelaskan, dana tersebut disiapkan untuk pembayaran proyek dan kewajiban pemerintah daerah di akhir tahun. “Jakarta ini memang polanya begitu, terjadi pelonjakan pembayaran di akhir tahun. Tahun 2023 saja sekitar Rp16 triliun, tahun 2024 Rp18 triliun. Jadi dana ini disiapkan untuk pembayaran-pembayaran itu,” ujarnya.
Usai keterbukaan tiga kepala daerah itu, sorotan publik kini tertuju ke Jawa Timur. Provinsi ini disebut menempati posisi kedua dalam daftar dana daerah mengendap versi Kemenkeu. Selain itu, Jawa Timur juga merupakan provinsi dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia, yakni 38 wilayah administratif.
Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Gubernur Jawa Timur terkait temuan Kementerian Keuangan tersebut.
