SUARAMALANG.COM, Kota Malang – Kemunculan spanduk bertuliskan “Usir Mahasewa yang Mengaku Mahasiswa dari Bumi Arema” dalam aksi dukungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di depan Gedung DPRD Kota Malang, Sabtu (20/6/2026), memicu polemik.
Panitia atau peserta aksi memasang spanduk dengan tagar #gerakandukungprabowo di pagar DPRD Kota Malang. Tulisan tersebut langsung menarik perhatian peserta aksi dan masyarakat yang melintas di kawasan itu.
Sejumlah pihak menilai narasi dalam spanduk tersebut berpotensi memicu perpecahan di tengah perbedaan pandangan mengenai Program Makan Bergizi Gratis.
Spanduk Bernada Sindiran Muncul Saat Aksi Dukung MBG
Massa menggelar aksi damai itu untuk menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Selain membawa berbagai atribut dukungan, peserta aksi juga mengumpulkan tanda tangan pada kain putih yang mereka bentangkan selama kegiatan berlangsung.
Massa menyampaikan tiga tuntutan utama. Mereka meminta pemerintah mempercepat pemenuhan gizi penerima manfaat MBG. Mereka juga mendorong perlindungan bagi petani, peternak, UMKM, dan tenaga kerja lokal. Selain itu, mereka mendukung efisiensi anggaran tanpa mengurangi hak masyarakat memperoleh layanan gizi.
Meski demikian, perhatian publik justru tertuju pada spanduk yang menyindir kelompok mahasiswa.
Beberapa peserta aksi yang berada di lokasi mengaku tidak mengetahui pihak yang memasang spanduk tersebut.
BEM Malang Raya Soroti Narasi yang Dinilai Memecah Belah
Aliansi BEM Malang Raya turut menanggapi kemunculan spanduk tersebut.
Salah satu aktivis mahasiswa, Wahyuddin Fahrurrijal, menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendukung program pemerintah.
Namun, ia menyayangkan munculnya pesan yang menurutnya menyudutkan kelompok mahasiswa.
“Kami berpandangan bahwa aksi yang mendukung Program Makan Bergizi Gratis adalah hal yang sah dalam demokrasi. Namun narasi yang berpotensi mengadu domba tentu perlu disayangkan,” ujarnya.
Menurut Wahyu, mahasiswa menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan publik. Karena itu, kritik yang mereka sampaikan bertujuan memperbaiki pelaksanaan kebijakan, bukan menghambat program pemerintah.
Ia menegaskan bahwa gerakan mahasiswa selalu mengedepankan pendekatan intelektual dan menghindari pesan yang dapat memicu konflik.
“Kami sangat menghindari konflik horizontal karena tujuan kami adalah memperjuangkan kepentingan masyarakat,” katanya.
Moreno Soeprapto Minta Semua Pihak Hindari Provokasi
Ketua DPC Gerindra Kota Malang, Moreno Soeprapto, juga memberikan tanggapan atas kemunculan spanduk tersebut.
Moreno mengaku melihat langsung banner yang terpasang di lokasi aksi. Karena itu, ia sempat menanyakan asal-usul pemasangan spanduk tersebut.
Menurutnya, semua pihak perlu mewaspadai kemungkinan adanya pihak tertentu yang memanfaatkan situasi untuk memancing provokasi.
“Saya sempat lihat juga itu dan saya juga sempat menanyakan adanya spanduk tersebut. Takutnya ada yang menyusupi dan memprovokasi,” ujar Moreno.
Ia menegaskan bahwa dirinya hadir dalam kegiatan tersebut untuk menyerap aspirasi masyarakat dan membawa pesan yang positif.
“Justru saya datang ke sini saya bawa energi yang positif,” katanya.
Moreno juga mengingatkan bahwa demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan evaluasi terhadap program pemerintah.
Meski demikian, ia meminta semua pihak menghindari narasi yang dapat memicu kebencian maupun polarisasi.
“Kritik dan evaluasi itu boleh. Sangat terbuka. Tetapi jangan mengumbar kebencian. Jangan sampai ada provokasi yang memecah belah bangsa kita,” tegasnya.
Pemerhati Kebijakan Dorong Evaluasi Program
Pemerhati Kebijakan Publik, Coqi Basil, menilai aksi dukungan terhadap MBG tidak perlu diposisikan sebagai aksi tandingan terhadap kelompok yang menyampaikan kritik.
Menurutnya, pemerintah dan seluruh pihak yang menjalankan program MBG sebaiknya fokus melakukan evaluasi apabila masyarakat masih menemukan berbagai persoalan di lapangan.
“Yang dilakukan seharusnya melakukan evaluasi diri, bukan aksi tandingan,” ujarnya.
Polemik ini muncul setelah mahasiswa di sejumlah daerah, termasuk di Malang, beberapa kali menyampaikan tuntutan evaluasi hingga penghentian sementara Program Makan Bergizi Gratis.
Sementara itu, pemerintah tetap melanjutkan program MBG sebagai bagian dari kebijakan strategis nasional.
Hingga kini, belum ada pihak yang mengaku memasang spanduk tersebut. Meski demikian, berbagai pihak sepakat bahwa perbedaan pandangan terkait kebijakan publik harus disampaikan secara konstruktif tanpa memicu konflik di tengah masyarakat.
