SUARAMALANG.COM, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan besar dalam Kabinet Merah Putih dengan mengganti lima menteri, termasuk posisi strategis Menteri Keuangan yang selama hampir dua dekade dipegang Sri Mulyani Indrawati.
Pelantikan dilakukan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (8/9/2025) sore, di tengah gejolak politik dan ekonomi yang memuncak setelah gelombang protes nasional terkait kebijakan fiskal pemerintah.
Dalam prosesi resmi tersebut, Prabowo membacakan Keputusan Presiden Nomor 86B/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.
“Dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan memutuskan, pertama memberhentikan dengan hormat, dan kedua mengangkat Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih periode 2024–2029,” kata Prabowo dalam pidatonya di Istana Negara, Senin (8/9/2025).
Pergantian Sri Mulyani terjadi setelah gelombang protes nasional pada Agustus 2025 yang dipicu kebijakan DPR menaikkan tunjangan anggota dewan.
Keputusan tersebut memicu kemarahan publik dan meningkatkan tekanan terhadap pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan yang menjadi pusat kritik terkait pengelolaan APBN dan kebijakan subsidi.
Sri Mulyani yang selama ini dikenal sebagai figur reformis dan pengawal anggaran negara sejak 2005 ikut terseret dalam kritik tajam dan menjadi simbol dari kebijakan fiskal yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.
Prabowo akhirnya mengambil langkah politik dengan mengganti Sri Mulyani untuk meredakan ketegangan politik sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Purbaya Yudhi Sadewa, pria kelahiran Bogor, 7 Juli 1964, resmi ditunjuk sebagai Menteri Keuangan yang baru.
Ia merupakan lulusan S1 Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan melanjutkan studi ekonomi hingga meraih gelar master dan doktor di Purdue University, Amerika Serikat.
Kariernya dimulai di sektor swasta sebagai insinyur di Schlumberger Overseas SA, lalu beralih ke dunia keuangan dengan bergabung di Danareksa Research Institute hingga menjadi Chief Economist dan Direktur Utama PT Danareksa Securities.
Pada 2020, ia dipercaya memimpin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai Ketua Dewan Komisioner hingga 2025.
Pengangkatan Purbaya tidak hanya menarik perhatian karena latar belakangnya yang kuat di bidang ekonomi, tetapi juga karena kedekatannya dengan Luhut Binsar Pandjaitan yang telah terjalin sejak lama.
Kedekatan ini pertama kali terlihat pada 2015 ketika Purbaya diangkat sebagai Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden yang saat itu dipimpin Luhut.
Pada 2016, Purbaya kembali bekerja di bawah Luhut sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
Karier Purbaya semakin naik hingga menjabat Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kemenko Maritim dan Investasi pada 2018, yang juga dipimpin Luhut.
Bahkan, pengangkatannya sebagai Ketua LPS pada 2020 disebut-sebut tidak lepas dari peran lingkaran kekuasaan yang dekat dengan Luhut.
Kini, setelah ia menggantikan Sri Mulyani, kedekatan ini kembali menjadi sorotan publik karena dikhawatirkan mempengaruhi independensi Kementerian Keuangan.
Usai dilantik, Purbaya menyampaikan komitmennya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia dan memastikan kebijakan fiskal berjalan efektif.
“Oleh karena itu, setelah resmi dilantik, saya menargetkan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat bergerak lebih cepat,” ucap Purbaya di Istana Negara, Senin (8/9/2025).
“Sehingga, tantangan yang saya hadapi ke depan sangat jelas, mulai dari menjaga stabilitas nilai rupiah, meredakan gejolak di pasar, hingga memastikan kebijakan fiskal berjalan efektif,” tambahnya.
Dengan pengangkatan ini, Purbaya memikul tanggung jawab besar untuk membawa Indonesia keluar dari krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memperkuat stabilitas ekonomi nasional.
Publik kini menunggu langkah konkret Purbaya dalam 100 hari pertama masa jabatannya, yang akan menjadi indikator penting arah kebijakan fiskal dan politik ekonomi Indonesia di era Prabowo.
Namun, pertanyaan yang masih menggantung adalah apakah Purbaya akan benar-benar independen dalam mengambil kebijakan atau tetap berada dalam bayang-bayang pengaruh politik dari Luhut dan lingkaran kekuasaan pemerintahan.
Pewarta : *Solikin/Rudi.H
