Iklan
Nasional, Pemerintahan  

SUARAMALANG.COM, Jakarta – Rencana kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) memicu perdebatan publik. Pasalnya, meski tertulis jelas dalam lampiran perpres, belum ada kepastian bahwa kebijakan tersebut benar-benar akan dilaksanakan tahun depan. Kepala Staf Presiden (KSP) Qodari menegaskan, pengalaman menunjukkan banyak…

    
Kakak Beradik Bos Sritex Ditetapkan Tersangka Kasus Pencucian Uang, Kerugian Negara Capai Rp1,08 Triliun
Hukum & Kriminal, Nasional  

Kakak Beradik Bos Sritex Ditetapkan Tersangka Kasus Pencucian Uang, Kerugian Negara Capai Rp1,08 Triliun

SUARAMALANG.COM, Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan dua petinggi PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), yakni Komisaris Utama Iwan Setiawan Lukminto (ISL) dan Direktur Utama Iwan Kurniawan Lukminto (IKL), sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). Penetapan tersangka dilakukan pada 1 September 2025 sebagai pengembangan dari kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana kredit dari sejumlah…

Istana Bantah Surpres Pergantian Kapolri, Gejolak Politik Memanas Pasca Demo Berdarah
Nasional  

Istana Bantah Surpres Pergantian Kapolri, Gejolak Politik Memanas Pasca Demo Berdarah

SUARAMALANG.COM, Jakarta – Isu pergantian Kapolri kembali memanas setelah gelombang demonstrasi besar yang berakhir ricuh di berbagai daerah Indonesia sejak akhir Agustus hingga awal September 2025. Kabar yang beredar menyebut Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) ke DPR RI terkait pergantian Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Demonstrasi ini…

Sound Horeg Disorot, Bupati Malang Pastikan Tunggu Aturan dari Pemprov dan Kemendagri
Kabupaten Malang  

Sound Horeg Disorot, Bupati Malang Pastikan Tunggu Aturan dari Pemprov dan Kemendagri

SUARAMALANG.COM, Kabupaten Malang – Pemerintah Kabupaten Malang belum mengambil langkah tegas terkait larangan atau pembatasan penggunaan sound horeg di wilayahnya dan memilih menunggu regulasi resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta Kementerian Dalam Negeri RI. Bupati Malang HM. Sanusi menegaskan bahwa kebijakan daerah akan mengacu pada aturan hukum nasional, bukan opini atau tekanan kelompok tertentu…

Bukan Fatwa, Tapi Aturan. Sound Horeg Akan Diatur Pemprov Jatim
Jawa Timur  

Bukan Fatwa, Tapi Aturan. Sound Horeg Akan Diatur Pemprov Jatim

SUARAMALANG.COM, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) tengah membahas pengaturan penggunaan sound horeg yang kerap digunakan dalam berbagai acara hajatan di sejumlah daerah, terutama di Kabupaten Malang. Sekretaris Daerah Pemprov Jatim, Adhy Karyono, menegaskan bahwa aturan tersebut bukan bersifat pelarangan, melainkan penyesuaian dan pengaturan yang mempertimbangkan unsur budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat. “Itu…

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.

Iklan