SUARAMALANG.COM, Surabaya – Mekanisme pengawasan dana hibah pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Jawa Timur kembali menjadi sorotan setelah terungkap dalam persidangan tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis (15/1/2026). Seorang mantan pejabat eselon Pemprov Jatim mengakui bahwa evaluasi penggunaan dana hibah yang dikelola instansinya hanya bertumpu pada laporan administrasi, tanpa verifikasi fisik di lapangan. Fakta…
korupsi hibah





Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) HPN 2026
Perumda Tirta Kanjuruhan HPN 2026
Komandan Kodim 0818 Malang-Batu HPN 2026
Gubernur LIRA Jatim HPN 2026
Diknas Kabupaten Malang HPN 2026
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.








