SUARAMALANG.COM, Kabupaten Malang – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Budiar Anwar tengah menjadi sorotan. Hal tersebut lantaran yang bersangkutan dinilai terlalu ‘Over Acting’ di berbagai kegiatan kedinasan.
Bukan tanpa alasan, jabatan Sekda tentunya memiliki peran yang vital sebagai pimpinan tertinggi aparatur sipil negara (ASN) dalam sebuah lingkup pemerintah daerah.
Sehingga, kehadirannya dalam sebuah kegiatan kedinasan tak seharusnya hanya sebatas seremoni. Bahkan sangat erat kaitannya dengan agenda pencitraan.
“Tentu kurang pantas, kalau datangnya cuma sekadar pencitraan. Yang bersangkutan itu ASN, bukan jabatan publik seperti Bupati atau Wali Kota,” jelas Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Wiwid Tuhu Prasetyanto.
Sehingga, jika mengingat posisinya sebagai pimpinan tertinggi ASN di Kabupaten Malang, Wiwid, sapaan akrabnya menilai bahwa Budiar Anwar seharusnya dapat lebih berperan dalam melakukan penataan birokrasi.
“Reformasi birokrasi itu kan yang menjadi salah satu fokus pemerintah pusat. Kepala daerah tentu melakukannya, tapi pelaksana yang sesungguhnya ya Sekda, yang juga menjadi jembatan antara kepala daerah dengan organ dalam perangkat daerah,” tutur Wiwid.
Selain itu, jika seorang kepala daerah berhalangan hadir dalam sebuah agenda kedinasan, biasanya ada peran wakil yang menggantikannya.
“Saat ini kan Bupati Malang sedang umroh 12 hari, Wakil Bupati kan ada, jadi tidak serta merta diambil alih sekda,” imbuhnya.
Laporan yang ia terima, ia hadir di beberapa agenda kedinasan yang justru terkesan seremoni. Salah satunya saat menjenguk belasan siswa yang menjadi korban MBG.
Menurutnya, dalam kondisi seperti itu, Sekda seharusnya mengisi peran dari sisi teknis pelaksanaan. Untuk memastikan kelaikan penyediaan MBG dengan melibatkan perangkat daerah terkait.
“Silahkan pastikan kesesuainnya, Dinkes, Dinas Ketahanan Pangan, silahkan dinahkodai dengan benar,” ujar Wiwid.
Contoh lain soal birokrasi, ia menyebut ada beberapa hal layanan publik dasar yang masih terkendala birokrasi. Salah satunya masalah layanan administrasi kependudukan (adminduk).
“Adminduk itu kebutuhan dasar warga negara untuk berpenduduk. Masih banyak layanan soal adminduk ini yang dikeluhkan, ini harusnya dapat diorkestrasi oleh Sekda. Lalu soal perizinan, atau layanan bagi pedagang pasar, silahkan dirumuskan solusi dari cara-cara birokrasi, bukan cara politisi yang banyak pencitraan,” bebernya.
Terpisah, gubernur LIRA Jawa Timur M.Zuhdy Achmadi mengatakan, belum pernah ada Sekda Kabupaten Malang seheboh Budiar Anwar. Ia membandingkan dengan Sekda yang terdahulu, fokus dampingi Bupati dan mengurus birokrasi.
“Sekda yang sekarang (Budiar-red) kayak caleg atau cabup. Tampil terus dibawah untuk pencitraan, bisa jadi bu Wabup kalah populer,” kata mantan Bupati LIRA Malang.
Pewarta : *Kiswara/Bahari
