SUARAMALANG.COM, Kabupaten Malang – Polemik menu kering dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Malang akhirnya menemui titik terang. Pemerintah Kabupaten Malang mengungkap bahwa persoalan bukan semata kesalahan dapur SPPG, melainkan pasokan bahan baku dari mitra yang tak sesuai standar.
Rapat koordinasi digelar di Pendopo Kabupaten Malang, Jumat (27/2/2026), dengan menghadirkan seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Malang. Langkah ini diambil menyusul keluhan wali murid yang menilai menu MBG tidak ideal.
Bupati Malang, HM Sanusi, menegaskan hasil evaluasi menunjukkan persoalan utama ada pada suplai bahan.
“Jadi tidak semuanya karena SPPG-nya yang tidak baik, tetapi dari mitra juga ada yang memberikan bahan baku yang tidak sesuai,” ungkap Sanusi.
Fakta lain yang terungkap, sejumlah kepala SPPG mengaku kesulitan menolak bahan baku yang tak sesuai SOP. Minimnya pengalaman menjadi salah satu faktor.
Sekretaris I Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG Kabupaten Malang, Mahila Surya Dewi, menyebut banyak kepala SPPG masih tergolong muda dan baru lulus sekolah.
“Sementara, Kepala SPPG kerap kali tidak berani menolak. Jadi makanya kita kumpulkan. Kita edukasi, karena Kepala SPPG ini kan kebanyakan anak muda yang baru lulus sekolah. Jadi jam terbang dan pengalamannya masih kurang,” bebernya.
Bahkan tekanan pekerjaan disebut berdampak pada kondisi fisik pengelola di lapangan. “Ada mbak-mbak itu yang sampai turun 7 kilogram, karena under pressure itu,” ujarnya.
Sanusi memastikan Pemkab Malang akan memperkuat pendampingan agar pengelola SPPG berani menjalankan SOP secara konsisten dan profesional.
“Ya, nanti kita berikan pendampingan supaya nanti mereka bisa menjalankan standar operasional prosedur (SOP) dengan benar. Kalau tidak ada ketemu begini kan kita tidak tahu. Tapi ini kita sudah sepakat untuk cari solusi yang terbaik,” ujarnya.
Dalam skema anggaran MBG, setiap porsi dialokasikan Rp15 ribu. Rinciannya Rp10 ribu untuk bahan baku dan Rp5 ribu untuk operasional. Untuk menjaga harga tetap wajar, pengelola diminta memantau Harga Eceran Tertinggi (HET) melalui aplikasi Siskaperbapo milik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.
Evaluasi ini diharapkan memperbaiki kualitas sajian MBG sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap program pemenuhan gizi bagi pelajar di Kabupaten Malang.
