SUARAMALANG.COM, Kota Batu – Pemerintah Kota Batu mengambil langkah tegas menyesuaikan struktur belanja daerah setelah pemerintah pusat memangkas Transfer ke Daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Khusus untuk Kota Batu, TKD dari pemerintah pusat turun signifikan sebesar Rp168,8 miliar. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah melakukan rasionalisasi besar-besaran demi menjaga keseimbangan fiskal dan kelangsungan program publik.
Wali Kota Batu, Nurochman, menyebut penyesuaian ini menjadi langkah realistis menghadapi situasi fiskal nasional yang tengah diketatkan.
“Di antaranya penyesuaian besaran TPP ASN sesuai kemampuan keuangan daerah, kemudian juga dilakukan penghapusan kegiatan studi banding dan capacity building ke luar kota, termasuk penghapusan belanja natura yang tidak terkait operasional,” kata Nurochman, Rabu (8/10/2025).
Rasionalisasi yang dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ini mencakup pengurangan belanja perjalanan dinas, paket meeting, alat tulis kantor, pencetakan, dan konsumsi hingga 50 persen.
Langkah efisiensi juga menyasar pos belanja hibah dan bantuan sosial, yang turut mengalami pemotongan seiring penyesuaian anggaran dari pusat.
Selain itu, Pemkot Batu menghapus belanja sewa kendaraan, dekorasi acara, serta bimbingan teknis (bimtek) luar kota. Belanja jasa penyelenggara kegiatan dipangkas 75 persen, sementara pemeliharaan kendaraan non-operasional turun 50 persen.
Rasionalisasi ini merupakan bentuk adaptasi terhadap kebijakan fiskal nasional yang berfokus pada efisiensi dan reformasi belanja publik.
Pemerintah pusat sebelumnya menegaskan bahwa pemangkasan TKD dalam APBN 2026 bertujuan memperkuat efektivitas pembangunan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Untuk memastikan penyesuaian belanja tetap tepat sasaran, Badan Anggaran DPRD Kota Batu akan membahas rincian rencana bersama TAPD dalam waktu dekat.
Nurochman menekankan bahwa pemangkasan ini bukan untuk menghambat pelayanan publik, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran memberi manfaat nyata bagi warga.
“Kami ingin setiap program yang dirancang mampu memberikan hasil maksimal dan manfaat langsung bagi masyarakat Kota Batu. Sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar seluruh program pembangunan dapat berjalan optimal,” ujarnya.
Langkah penghematan Pemkot Batu menjadi gambaran nyata bagaimana pemerintah daerah harus beradaptasi di tengah kebijakan efisiensi nasional.
Dengan reformasi belanja publik yang ketat, tantangan ke depan adalah menjaga kinerja pemerintahan tetap efektif tanpa mengorbankan pelayanan masyarakat.
Pewarta : *M.Nan/Sol
