SUARAMALANG.COM, Jakarta – Wakil Bupati Malang, Dra. Hj. Lathifah Shohib, melakukan audiensi strategis dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI pada Selasa (7/1) pagi, guna mengamankan sejumlah program prioritas nasional untuk Kabupaten Malang. Mulai dari pengembangan pariwisata kawasan lereng Bromo, penguatan sektor perikanan, hingga penyelamatan kuota revitalisasi sekolah, menjadi fokus utama pertemuan tersebut.
Audiensi yang digelar di Ruang SS 1 Kementerian PPN/Bappenas itu mempertemukan Wabup Malang dengan jajaran deputi lintas sektor, di antaranya yang membidangi pariwisata dan ekonomi kreatif, pendidikan dasar dan menengah, perikanan dan kelautan, pertanian, serta kewilayahan. Pertemuan ini menjadi langkah konkret Pemkab Malang dalam menyelaraskan program daerah dengan agenda pembangunan nasional.
Pengembangan Wisata Poncokusumo Masuk Tahap Keppres
Dalam pertemuan tersebut, salah satu kesepakatan penting adalah pengembangan destinasi wisata di Kecamatan Poncokusumo, khususnya Desa Ngadas dan Desa Gubukklakah. Kawasan ini dinilai memiliki posisi strategis sebagai penyangga wisata Bromo sekaligus penggerak ekonomi masyarakat desa.
“Alhamdulillah, saya diterima dengan baik pada audiensi hari ini. Dalam kesempatan tersebut salah satu hasil yg disepakati antara lain pengembangan wisata di Kecamatan Poncokusumo khususnya Desa Ngadas dan Desa Gubukklakah,” ujar Lathifah Shohib.
Menurutnya, pengembangan kawasan tersebut dalam waktu dekat akan segera diusulkan untuk memperoleh Keputusan Presiden (Keppres). Selain itu, Desa Ketindan di Kecamatan Lawang juga disiapkan untuk ditetapkan sebagai desa tematik, sejalan dengan kebijakan penguatan ekonomi berbasis potensi lokal.
Kampung Nelayan dan Asta Cita Presiden
Pada sektor perikanan, Bappenas menyatakan kesiapan memproses dua usulan tambahan Kampung Nelayan tahap kedua. Sebelumnya, dua usulan tersebut sempat tertahan akibat persoalan administrasi.
Wabup Malang menegaskan komitmennya untuk segera menuntaskan kendala tersebut bersama Dinas Perikanan Kabupaten Malang. Targetnya, dalam rentang tahun 2026, Kabupaten Malang memiliki tiga kampung nelayan aktif, termasuk Pujiharjo, guna mendukung realisasi Asta Cita Presiden di sektor kelautan dan perikanan.
“Harapan saya di rentang tahun 2026, Kabupaten Malang mempunyai tiga kampung nelayan, termasuk Pujiharjo, sehingga memudahkan terwujudnya Asta Cita Presiden di sektor perikanan,” tegasnya.
Revitalisasi Sekolah: Kuota Dikembalikan dan Berpeluang Bertambah
Isu krusial lain yang dibahas adalah sektor pendidikan. Bappenas membuka peluang pemenuhan bahkan penambahan kuota program revitalisasi sekolah untuk Kabupaten Malang. Langkah ini dinilai strategis mengingat sebelumnya daerah ini terancam kehilangan setidaknya 77 slot program akibat kuota yang tidak terserap saat audiensi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Sebagai salah satu pemangku kepentingan program unggulan Presiden, Bappenas berkomitmen mengembalikan kuota tersebut sekaligus mengupayakan tambahan alokasi bagi Kabupaten Malang.
Finalisasi Program Awal Februari
Sebagai tindak lanjut, pada awal Februari mendatang Wabup Malang dijadwalkan kembali ke Bappenas dengan membawa Bappeda Kabupaten Malang serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait. Agenda tersebut difokuskan pada finalisasi teknis dan detail program agar seluruh kesepakatan dapat segera diimplementasikan di daerah.
Langkah aktif Wabup Malang ini melanjutkan rangkaian upaya sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah, sebagaimana sebelumnya juga diberitakan suaramalang.com terkait penguatan sektor pariwisata dan pendidikan di Kabupaten Malang. Adapun arah kebijakan nasional Bappenas dapat diakses melalui dokumen perencanaan resmi di laman Kementerian PPN/Bappenas.
