SUARAMALANG.COM, Jakarta – Pemerintah mulai menertibkan hak atas tanah milik 11 korporasi yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan sejumlah tindakan administratif, mulai dari pencabutan Hak Guna Usaha (HGU) seluruhnya, pencabutan sebagian, hingga tidak memperpanjang hak yang telah berakhir.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, penanganan tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi dengan Bareskrim Polri terhadap perusahaan yang terindikasi melakukan pembakaran hutan dan lahan.
Sebanyak 11 korporasi yang direkomendasikan untuk ditertibkan memiliki keterkaitan kepemilikan atau pemegang saham dari sejumlah negara, termasuk Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Nusron menyebut terdapat pula investor dalam negeri yang identitasnya belum dapat diumumkan.
“Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya,” ujar Nusron dalam konferensi pers rapat koordinasi evaluasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan pemegang HGU di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Berdasarkan hasil analisis ATR/BPN, penanganan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut dibagi menjadi lima kelompok sesuai kondisi lahan, kelengkapan sarana dan prasarana, serta riwayat kebakaran.
Tiga Perusahaan Masuk Rekomendasi Pencabutan HGU Seluruhnya
Kelompok pertama mencakup tiga perusahaan yang direkomendasikan mengalami pencabutan HGU secara keseluruhan. Ketiganya adalah PT MIB dengan luas lahan 4.000 hektare di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan; PT RKA seluas 11.558,11 hektare di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat; serta PT SKM dengan dua bidang HGU seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Pertimbangan pencabutan meliputi luas lahan terbakar lebih dari 50 persen, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kejadian kebakaran berulang, serta pelanggaran terhadap ketentuan pemberian hak.
Kelompok kedua adalah eks HGU PT BSLT seluas 2.300 hektare di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Hak tersebut telah berakhir pada 2020 dan tidak akan diperpanjang, diperbarui, maupun ditata kembali.
Sementara itu, tiga perusahaan lainnya, yakni PT ANI di Kabupaten Landak, PT BOS di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PT AER di Kabupaten Ketapang, tidak akan diberikan HGU. ATR/BPN juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mempertimbangkan pencabutan izin usaha perkebunan ketiganya.
Sebagian HGU Dicabut, Sejumlah Perusahaan Masih Didalami
Penertiban juga menyasar PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Perusahaan yang memiliki HGU seluas 1.510,2639 hektare tersebut akan dikenai pencabutan sebagian hak. Pertimbangannya, lahan terbakar tidak lebih dari 50 persen dan ditemukan ketidaksesuaian sarana serta prasarana.
Adapun tiga perusahaan lain masih memerlukan pendalaman sebelum keputusan pencabutan ditetapkan. Ketiganya adalah PT STP, PT API, dan PT JMS dengan sejumlah bidang HGU di wilayah yang masuk dalam evaluasi.
Pendalaman dilakukan untuk memastikan validitas data sebagai dasar menentukan apakah pencabutan akan dilakukan terhadap sebagian atau seluruh bidang HGU.
Nusron menegaskan, tindakan administratif terhadap hak atas tanah harus memiliki dasar hukum dan didukung hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Prosesnya mengacu pada sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, serta peraturan Menteri ATR/Kepala BPN terkait penanganan kasus pertanahan dan lahan terbakar.
“Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” ungkap Nusron.
Dengan demikian, penertiban terhadap 11 korporasi tersebut masih berada dalam tahapan administratif yang berbeda-beda. Pemerintah akan mengumumkan keputusan lebih lanjut setelah proses penyusunan surat keputusan selesai.
