SUARAMALANG.COM, Jakarta – Pertumbuhan jumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai diikuti langkah penataan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Pemerintah akan melakukan penilaian atau grading terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama di wilayah yang jumlah dapurnya dinilai telah melampaui kapasitas maksimal pelayanan.
Evaluasi tahap pertama akan menyasar SPPG yang beroperasi di Pulau Jawa. Penilaian ini ditujukan untuk memastikan jumlah dapur sebanding dengan kapasitas produksi dan kebutuhan penerima manfaat di masing-masing wilayah.
Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya BGN mencegah penumpukan layanan di satu kawasan, sementara daerah lain masih membutuhkan akses terhadap program MBG.
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea, mengatakan penataan melalui grading diperlukan agar operasional setiap dapur berjalan sesuai kapasitas dan kebutuhan di lapangan.
“Grading ini penting untuk memastikan jumlah SPPG di suatu wilayah sebanding dengan kapasitas dan kebutuhan penerima manfaat. Kami ingin memastikan bahwa setiap dapur yang beroperasi mampu memberikan pelayanan secara optimal, baik dari sisi kapasitas produksi, kualitas makanan, terutama pemenuhan standar keamanan pangan,” ujar Prima, Minggu (8/11/2026).
Bukan Sekadar Jumlah Dapur, Kapasitas dan Distribusi Jadi Penilaian
Menurut Prima, pertumbuhan jumlah SPPG perlu diimbangi pengelolaan yang terukur dan berbasis kebutuhan wilayah. Konsentrasi dapur yang terlalu tinggi berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan distribusi pelayanan.
Karena itu, grading akan digunakan untuk memetakan kondisi operasional SPPG dengan mempertimbangkan kapasitas produksi, jangkauan distribusi, serta jumlah penerima manfaat.
Hasil penilaian tersebut nantinya menjadi dasar bagi BGN dalam menentukan langkah penataan. Dengan demikian, keberadaan dapur MBG tidak hanya dihitung berdasarkan jumlah unit yang beroperasi, tetapi juga kemampuan masing-masing dalam memberikan pelayanan.
“Prinsipnya, kami ingin memastikan pelayanan MBG berjalan secara merata. Jangan sampai terdapat wilayah dengan jumlah SPPG yang terlalu padat, sementara di wilayah lain masih terdapat kebutuhan penerima manfaat yang belum terlayani secara optimal,” jelasnya.
Pulau Jawa dipilih sebagai sasaran tahap pertama karena memiliki konsentrasi SPPG yang relatif tinggi. Evaluasi di wilayah ini diharapkan menjadi bagian dari pembentukan sistem pelayanan yang lebih terstruktur.
Keamanan Pangan dan Pemerataan Jadi Fokus Penataan
Selain mengatur persebaran dapur, BGN menempatkan keamanan pangan dan kualitas gizi sebagai bagian penting dari evaluasi.
Kapasitas produksi yang tidak sebanding dengan kebutuhan pelayanan berpotensi memengaruhi kemampuan dapur dalam memenuhi standar operasional. Karena itu, penilaian diperlukan untuk memastikan setiap SPPG mampu menjalankan pelayanan sesuai kapasitasnya.
BGN menegaskan penataan tersebut bukan semata-mata untuk mengendalikan pertumbuhan jumlah dapur, melainkan memastikan program MBG berjalan lebih efektif dan proporsional.
Melalui grading, pemerintah berharap distribusi layanan dapat menjangkau penerima manfaat secara lebih merata, sekaligus menjaga kualitas makanan dan keamanan pangan.
Meski demikian, BGN belum merinci jumlah SPPG yang akan dievaluasi pada tahap pertama maupun kriteria teknis dan konsekuensi hasil penilaian terhadap operasional masing-masing dapur.
