SUARAMALANG.COM, Jakarta – Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru di DPR RI. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang dijadwalkan masuk agenda rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026).
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan, jumlah dukungan tersebut telah melampaui persyaratan minimal pengajuan HMP. Berdasarkan dokumen yang diterima pimpinan DPR, seluruh fraksi di parlemen memiliki anggota yang ikut menandatangani usulan itu.
“Berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang ditandatangani adalah jumlahnya 120 orang,” ujar Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Meski telah memenuhi syarat pengajuan, usulan tersebut masih harus melewati mekanisme kelembagaan DPR. Artinya, dukungan 120 anggota belum menjadi keputusan resmi DPR untuk menggunakan HMP ataupun memberhentikan Wakil Presiden.
PKS Penyumbang Dukungan Terbanyak
Dari delapan fraksi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyumbang jumlah pengusul terbanyak, yakni 28 anggota. Berikutnya Fraksi NasDem dengan 19 anggota, disusul PKB dan Demokrat yang masing-masing menyumbang 18 anggota.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan menyumbang 14 anggota, Fraksi Golkar dan Gerindra masing-masing 11 anggota, serta Fraksi PAN satu anggota.
Menurut Saan, pengajuan HMP harus didukung sedikitnya 25 anggota DPR dari lebih dari satu fraksi. Dengan jumlah 120 pengusul yang berasal dari delapan fraksi, persyaratan awal tersebut telah terpenuhi.
Pimpinan DPR selanjutnya akan memproses dokumen melalui rapat pimpinan dan Badan Musyawarah (Bamus), sebelum diteruskan ke forum paripurna sesuai ketentuan.
“Ini akan kami bawa ke pimpinan DPR RI, rapat pimpinan dan nanti akan kita Bamus-kan,” jelas Saan.
Dalam agenda rapat paripurna Kamis (12/11/2026), terdapat mata acara pengumuman usul penggunaan hak anggota DPR RI. Agenda tersebut menjadi tahapan berikutnya dalam proses pengajuan HMP.
Apa Hubungan HMP dengan Polemik Ijazah Gibran?
Materi HMP yang diajukan para anggota DPR berkaitan dengan polemik persyaratan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya persoalan ijazah yang menjadi perhatian publik.
Saan menjelaskan, pengusul menggunakan dasar Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Ketentuan tersebut mengatur hak DPR untuk menyatakan pendapat mengenai dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum ataupun tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatannya.
Dalam konteks ini, penilaian bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden merupakan substansi yang diajukan para pengusul, bukan keputusan hukum final.
Hak Menyatakan Pendapat sendiri merupakan salah satu hak konstitusional DPR, selain hak interpelasi dan hak angket, sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945.
Penggunaannya harus mengikuti prosedur yang diatur dalam UU MD3 dan Tata Tertib DPR. Untuk menjadi sikap resmi lembaga, usulan HMP memerlukan pembahasan dan persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku.
Apabila proses tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan Presiden maupun Wakil Presiden, tahapan konstitusional berikutnya juga melibatkan Mahkamah Konstitusi dan MPR.
Dengan demikian, agenda paripurna pada 12 November menjadi perkembangan penting dalam proses politik di DPR, tetapi tidak secara otomatis menentukan status jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Perhatian kini tertuju pada tindak lanjut pimpinan DPR dan pembahasan dalam rapat paripurna, termasuk bagaimana usulan lintas fraksi tersebut akan diproses melalui mekanisme konstitusional.
