SUARAMALANG.COM, Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset mengusulkan pembentukan dua lembaga khusus, yakni Badan Pengelola Aset dan Badan Pengawas Pengelolaan Aset. Keduanya dirancang berada langsung di bawah Presiden untuk memastikan pengelolaan barang sitaan dan rampasan negara berjalan profesional serta terhindar dari konflik kepentingan.
Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, mengatakan pemisahan fungsi pengelolaan dan pengawasan menjadi salah satu substansi yang dibahas dalam penyusunan regulasi tersebut.
Gagasan itu disampaikan Soedeson saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama sejumlah elemen masyarakat dan akademisi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Menurut Soedeson, Panja menerima aspirasi agar fungsi penindakan, seperti penyidikan dan penuntutan, dipisahkan secara tegas dari pengelolaan serta pengawasan aset.
Pemisahan tersebut dinilai penting agar lembaga yang menangani perkara tidak sekaligus mengelola barang sitaan. Dengan demikian, potensi konflik kepentingan dan penyimpangan dalam pengelolaan aset dapat ditekan.
“Kami juga memisahkan antara badan pengelola dan badan pengawas. Namun wewenangnya, strukturnya, cara kerjanya, penggajiannya, semua kita serahkan kepada eksekutif dalam hal ini Presiden. Badan ini kita taruh di bawah Presiden,” ujar Soedeson.
Pengelolaan Aset Dipisahkan dari Fungsi Penindakan
Pembentukan dua badan tersebut diarahkan untuk memperjelas tanggung jawab dalam pengelolaan aset terkait tindak pidana. Badan Pengelola Aset nantinya menjalankan fungsi pengelolaan, pemeliharaan, hingga pelelangan barang rampasan.
Sementara itu, Badan Pengawas Pengelolaan Aset dirancang menjalankan fungsi pengawasan terhadap tata kelola aset tersebut.
Pemisahan kelembagaan diharapkan dapat mencegah penurunan nilai barang selama proses pengelolaan, sekaligus menutup peluang penyalahgunaan kewenangan oleh pihak yang bertanggung jawab.
Dalam RDPU tersebut, masukan juga disampaikan akademisi Universitas Komputer Indonesia (Unikom) Wim Tohari Daniealdi dan perwakilan DPP ARUN Yudi Rujali Muslim.
Selain itu, peserta Pemagangan Nasional (Maganghub) Badan Keahlian DPR RI turut memberikan kajian mengenai penguatan tata kelola aset sitaan negara.
Kajian tersebut menyoroti pentingnya akses terhadap dokumen, transparansi laporan pertanggungjawaban, serta mekanisme pengawasan fungsional. Langkah itu dinilai diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses pemeliharaan dan pengelolaan aset.
DPR Serap Masukan Publik dalam Pembahasan RUU
RDPU Komisi III DPR RI tersebut merupakan bagian dari upaya menyerap masukan masyarakat dalam penyusunan RUU Perampasan Aset. Forum ini juga dimaksudkan untuk memperkuat prinsip partisipasi bermakna atau meaningful participation dalam proses legislasi.
Aspirasi dari akademisi, organisasi masyarakat, dan peserta pemagangan menjadi salah satu bahan pertimbangan Panja dalam merumuskan ketentuan kelembagaan.
Sebelumnya, RUU Perampasan Aset telah ditetapkan sebagai inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna pada 6 Oktober 2026. Pembahasan selanjutnya dilakukan melalui Panja Komisi III bersama pemerintah dengan membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Pembentukan Badan Pengelola Aset dan Badan Pengawas Pengelolaan Aset menjadi salah satu isu penting karena menyangkut bagaimana barang sitaan dan rampasan negara dikelola setelah proses penegakan hukum.
Meski demikian, rancangan kelembagaan tersebut masih menjadi bagian dari pembahasan RUU. Ketentuan final mengenai kewenangan, struktur, dan mekanisme kerja kedua badan akan mengikuti hasil pembahasan serta persetujuan dalam proses pembentukan undang-undang.
