SUARAMALANG.COM, Yogyakarta – Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memilih bungkam ketika disinggung soal polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh. Kejadian itu berlangsung usai Jokowi menghadiri Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Jumat (17/10/2025).
Dalam momen tersebut, Jokowi tampak berbincang dengan para tamu undangan dan menyapa sejumlah alumni. Namun ketika wartawan menanyakan soal beban utang proyek kereta cepat yang disebut mencapai triliunan rupiah, Jokowi hanya tersenyum tanpa memberikan komentar sebelum meninggalkan lokasi acara.
Sikap diam Jokowi muncul di tengah pernyataan tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutup utang proyek tersebut.
Sebelumnya, Purbaya menegaskan bahwa tanggung jawab pembayaran utang Kereta Cepat Jakarta–Bandung bukan kewajiban negara melainkan dikelola oleh holding BUMN, Danantara.
“Bukan enggak dibayar, tapi (lewat) Danantara, bukan APBN. Arahan saya maunya ke sana,” ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (15/10/2025).
Purbaya menjelaskan, Danantara memiliki kapasitas keuangan yang memadai untuk menanggung beban tersebut. “Kalau ini kan dibuat Danantara kan ya, kalau dibuat Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih,” katanya.
Pernyataan itu mempertegas arah kebijakan fiskal baru yang memisahkan antara utang korporasi BUMN dan kewajiban fiskal negara. Langkah ini juga menandai perubahan paradigma di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang lebih menekankan disiplin fiskal dan efisiensi pengelolaan BUMN.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai langkah Purbaya sudah tepat. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan restrukturisasi utang proyek Whoosh bersama pihak China agar tidak membebani APBN.
“Restructuring. Saya sudah bicara dengan China karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya terima sudah busuk itu barang. Kita coba perbaiki, kita audit BPKP, kemudian kita berunding dengan China,” kata Luhut di kawasan JS Luwansa, Jakarta, Jumat (16/10/2025).
Luhut menambahkan, Presiden Prabowo Subianto juga akan membentuk tim khusus untuk mempercepat penyelesaian masalah utang tersebut. “Karena kemarin kan pergantian pemerintah agak terlambat, sehingga sekarang perlu nunggu Keppres, supaya timnya segera berunding, dan sementara China sudah bersedia kok, nggak ada masalah,” ujarnya.
Berdasarkan laporan keuangan tahunan 2022 yang diaudit RSM, total biaya proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung mencapai US$7,26 miliar atau sekitar Rp119,79 triliun dengan pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$1,21 miliar dari nilai awal US$6,05 miliar. Mayoritas pembiayaan proyek berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) dengan bunga 3,3% dan tenor hingga 45 tahun.
Proyek strategis nasional ini dikerjakan melalui kerja sama antara konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang memegang 60% saham dan Beijing Yawan HSR Co. Ltd yang menguasai 40% saham di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Mengutip laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia per Juni 2025, PSBI memiliki total aset Rp27,39 triliun, kewajiban Rp18,93 triliun, dan mencatat kerugian Rp1,62 triliun. Kondisi tersebut sedikit membaik dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat rugi Rp4,19 triliun.
Dengan arah kebijakan fiskal baru dan restrukturisasi yang tengah disiapkan, pemerintah memastikan utang proyek Whoosh tidak akan menambah beban keuangan negara. Diamnya Jokowi kini dipandang publik sebagai isyarat politik bahwa tanggung jawab penyelesaian proyek raksasa tersebut sepenuhnya berada di tangan para penerusnya.
