SUARAMALANG.COM, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh tidak akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kebijakan itu menjadi langkah strategis pertama Purbaya setelah resmi menjabat Menkeu dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto, menandai arah baru pengelolaan fiskal yang lebih disiplin dan korporatif.
“Bukan enggak dibayar, tapi (lewat) Danantara, bukan APBN. Arahan saya maunya ke sana,” tegas Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (15/10/2025).
Ia menjelaskan bahwa holding BUMN Danantara akan mengambil alih tanggung jawab pembayaran utang proyek tersebut karena memiliki kapasitas finansial yang kuat dan kemandirian manajerial.
“Kalau ini kan dibuat Danantara kan ya, kalau dibuat Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih,” ujar Purbaya.
Purbaya menilai bahwa mekanisme pembayaran lewat Danantara akan menjaga disiplin fiskal negara sekaligus memastikan beban utang proyek strategis nasional tidak membebani kas publik.
Kebijakan ini juga menjadi sinyal tegas perubahan paradigma di tubuh Kementerian Keuangan, dari pola lama yang kerap menggunakan APBN sebagai penyangga proyek komersial menjadi pola baru yang menekankan tanggung jawab korporasi BUMN.
Proyek Kereta Cepat Whoosh sendiri sebelumnya dibiayai dengan kombinasi modal BUMN dan pinjaman luar negeri, sebagian besar dari China Development Bank (CDB).
Nilai proyek yang mencapai lebih dari Rp119,79 triliun telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengamat ekonomi karena potensi beban fiskal yang besar bila ditanggung negara.
Dengan kebijakan baru ini, Purbaya menegaskan bahwa penyelesaian kewajiban akan dilakukan melalui skema korporasi tanpa menambah beban utang pemerintah pusat.
Langkah tersebut mendapat apresiasi dari sejumlah kalangan akademisi dan ekonom yang menilai keputusan itu sebagai bentuk penegakan prinsip fiscal firewall atau pemisahan risiko antara keuangan negara dan korporasi BUMN.
“Ini keputusan yang berani dan rasional. Pemerintah menjaga APBN tetap sehat sambil tetap menuntut BUMN bertanggung jawab pada proyek yang mereka jalankan,” ujar seorang pengamat ekonomi yang mengikuti rapat kebijakan fiskal.
Selain itu, Purbaya juga memastikan bahwa arah kebijakan fiskal ke depan akan fokus pada efisiensi belanja, peningkatan penerimaan negara, dan pencegahan risiko fiskal dari proyek-proyek besar.
Ia menegaskan komitmen untuk menegakkan akuntabilitas keuangan publik dan menolak penggunaan APBN untuk menutup kerugian atau kewajiban proyek komersial.
Dengan gaya komunikasi yang lugas dan berbasis data, Purbaya menunjukkan karakter teknokrat yang ingin mengembalikan fungsi APBN sebagai alat kesejahteraan rakyat, bukan penopang risiko bisnis.
Kebijakan pembayaran utang proyek Whoosh melalui Danantara menjadi momentum awal reformasi fiskal yang diyakini akan memperkuat kepercayaan publik dan menjaga stabilitas keuangan negara di bawah pemerintahan baru.
