SUARAMALANG.COM, Yogyakarta – Presiden ke-7 RI Joko Widodo memilih bungkam saat dimintai tanggapan soal polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh yang nilainya mencapai triliunan rupiah.
Momen tersebut terjadi seusai Jokowi menghadiri Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Jumat (17/10/2025).
Saat wartawan menanyakan pandangannya soal beban utang proyek strategis nasional itu, Jokowi hanya tersenyum dan meninggalkan lokasi acara.
Kehadiran Jokowi di UGM semula dalam rangka memberi sambutan dan ucapan selamat ulang tahun kepada Presiden Prabowo Subianto, namun perhatian publik justru tertuju pada reaksinya terhadap isu utang Whoosh.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan digunakan untuk menanggung utang proyek tersebut.
“Bukan enggak dibayar, tapi (lewat) Danantara, bukan APBN. Arahan saya maunya ke sana,” ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (15/10/2025).
Ia menilai, tanggung jawab pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung harus diselesaikan oleh holding BUMN, Danantara, yang memiliki kapasitas keuangan kuat.
“Kalau ini kan dibuat Danantara kan ya, kalau dibuat Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih,” kata Purbaya.
Kebijakan tersebut menandai arah baru fiskal pemerintah yang tidak lagi menjadikan APBN sebagai jaminan proyek BUMN, melainkan mendorong kemandirian dan tanggung jawab korporasi pelat merah.
Di sisi lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan proses restrukturisasi utang Whoosh dengan pihak China terus berjalan.
“Restructuring. Saya sudah bicara dengan China karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya terima sudah busuk itu barang. Kita coba perbaiki, kita audit BPKP, kemudian kita berunding dengan China,” kata Luhut di kawasan JS Luwansa, Jakarta, Jumat (16/10/2025).
Ia menjelaskan bahwa restrukturisasi utang telah disepakati China sejak masa pemerintahan Jokowi, namun sempat tertunda akibat pergantian kepemimpinan ke Presiden Prabowo Subianto.
“Karena kemarin kan pergantian pemerintah agak terlambat, sehingga sekarang perlu nunggu Keppres, supaya timnya segera berunding, dan sementara China sudah bersedia kok, nggak ada masalah,” ujarnya.
Data resmi menunjukkan total biaya proyek Kereta Cepat Whoosh mencapai US$7,26 miliar atau sekitar Rp119,79 triliun, termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$1,21 miliar.
Mayoritas dana proyek berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) dengan bunga 3,3% dan tenor 45 tahun.
Konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) memegang 60% saham di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), sementara 40% dimiliki oleh Beijing Yawan HSR Co. Ltd.
Komposisi PSBI terdiri dari PT KAI 58,53%, PT Wijaya Karya 33,36%, PT Jasa Marga 7,08%, dan PTPN I 1,03%.
Mengutip laporan keuangan PT KAI per Juni 2025, PSBI memiliki total aset Rp27,39 triliun dengan kewajiban Rp18,93 triliun, serta mencatatkan rugi Rp1,62 triliun.
Sinking fund proyek Whoosh tercatat hanya Rp1,38 triliun pada akhir Juni 2025, turun dari Rp1,73 triliun di akhir 2024.
Situasi ini menegaskan urgensi restrukturisasi utang sebagai langkah realistis yang kini dikawal langsung oleh DEN di bawah Luhut.
Sementara itu, publik masih menanti sikap resmi Presiden Jokowi dan arahan lanjutan dari Presiden Prabowo terkait pembentukan tim negosiasi lintas kementerian yang akan berunding dengan pihak China.
