SUARAMALANG.COM, Surabaya –Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempercepat mitigasi kekeringan demi menahan potensi penurunan produksi pangan. Fokus diarahkan ke wilayah lumbung padi.
BMKG memprediksi musim kemarau mulai April 2026 dan mencapai puncak pada Agustus. Hampir seluruh daerah menghadapi risiko kekeringan.
Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak menegaskan ancaman tidak hanya terjadi di wilayah tertentu. Risiko menyebar di hampir semua kabupaten dan kota.
“Relatif semua punya kerawanan titik-titik kering. Lumbung padi jelas ikut terdampak dan terjadi merata,” ujar Emil, Selasa (7/4/2026).
Lima Daerah Jadi Penyangga Utama
Pemprov memprioritaskan Banyuwangi, Lamongan, Ngawi, Ponorogo, dan Madiun sebagai fokus awal mitigasi. Wilayah ini menopang produksi pangan Jawa Timur.
Pemerintah tetap mengantisipasi daerah lain karena kekeringan berpotensi meluas. Perbedaan dampak hanya terletak pada waktu kemunculan.
“Ada daerah mulai terasa Juni, tapi puncaknya serentak terjadi Agustus,” kata Emil.
Infrastruktur Air Dikebut, Risiko Gagal Panen Ditekan
Pemprov mempercepat pembangunan sumur bor untuk menjaga suplai air pertanian. Lebih dari 2.000 sumur telah beroperasi dalam dua tahun terakhir.
Pemerintah menargetkan tambahan sekitar 1.800 sumur bor pada tahun ini. Langkah ini diharapkan menekan risiko gagal panen saat puncak kemarau.
Pemprov juga mengoptimalkan waduk dan bendungan di wilayah strategis. Cadangan air menjadi kunci menjaga produktivitas lahan.
“Kerawanan merata, dari Banyuwangi, Pantura, hingga Mataraman seperti Ngawi dan Madiun,” jelasnya.
Karhutla Jadi Ancaman Ganda
Pemerintah juga meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan selama kemarau. Kondisi lahan kering mempercepat penyebaran api.
Petugas memperkuat respons cepat untuk menangani titik api sejak awal. Penegakan hukum dilakukan untuk menekan aktivitas ilegal di kawasan hutan.
“Mitigasi paling efektif adalah pemadaman darat sedini mungkin sebelum api meluas,” tegas Emil.
