Suaramalang – Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama tiga menteri lainnya memberikan bukti pada Sidang Sengketa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PHPU) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Jumat (5/4/2024).
Tiga menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) lainnya yang hadir adalah Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dan Menteri Sosial (Mensos). ). ) Tri Rismaharini.
Sri Mulyani tiba sekitar pukul 07.40 WIB atau 20 menit lebih awal dari jadwal sidang. Ia mengenakan atasan tenun berwarna hitam, lalu melontarkan senyum kecil kepada awak media saat memasuki ruang sidang.
“Melalui belanja negara termasuk subsidi, bantuan sosial, dan jaminan sosial, Negara hadir melaksanakan amanah untuk mengurus kehidupan bersama yang diharapkan dapat berujung pada pemerataan kesejahteraan,” kata Sri Mulyani dalam paparannya.
Ia pun mengungkit pepatah lama ‘vis unita fortior’ yang artinya ‘bersatu, kita lebih kuat’.
Selain itu, Sri Mulyani juga menjelaskan secara gamblang timeline penyusunan APBN 2024 hingga realisasinya termasuk penerbitan bantuan sosial (bansos).
Menurut dia, berdasarkan timeline tersebut, proses penyusunan APBN 2024 telah selesai pada 21 September 2023 dan diumumkan pada 16 Oktober 2023.
Jadi, jika dibandingkan dengan proses tahapan Pilpres 2024 yang dilakukan KPU, waktu pengesahan UU APBN 2024 sudah selesai bahkan sebelum waktu penetapan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden pada 13 November 2023. Bahkan lebih awal dari batas waktu pendaftaran Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden. Tanggal terakhir dijadwalkan pada 25 Oktober 2023, jelasnya.
Dengan demikian, penyusunan APBN 2024 hingga pengesahannya menjadi undang-undang tidak dipengaruhi oleh siapa yang akan bersaing sebagai Pasangan Calon Presiden – Wakil Presiden, tambah Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga memaparkan realisasi anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) hingga Februari 2024. Berikut rinciannya:
A. Realisasi bansos mencapai Rp 12,8 triliun untuk penyaluran program keluarga harapan bagi 10 juta keluarga penerima dan kartu sembako bagi 18,7 juta keluarga penerima.
B. Realisasi subsidi dan beban lainnya mencapai Rp 15,3 triliun.
C. Realisasi bakti sosial lainnya mencapai Rp 9,8 triliun.
Sri Mulyani mengatakan, dibandingkan anggaran Perlinsos dan Bantuan Sosial (Kemensos) 6 tahun terakhir (2019-2024) periode yang sama (Januari-Februari), tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja Perlinsos kecuali pada tahun 2023. Sebab, pada tahun 2023 akan dilakukan restrukturisasi kembali kerja sama antara Kementerian Sosial dan perbankan.
Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pola pembayaran Perlinsos dan Bansos Tahun 2024 tidak berbeda dengan pembayaran tahun-tahun sebelumnya. Anggaran Perlinsos telah dianggarkan dalam APBN 2024 sesuai pembahasan dan persetujuan DPR serta realisasinya. polanya tidak berbeda dibandingkan 6 tahun sebelumnya.” kata Sri Mulyani.
Penjelasan Sri Mulyani yang detail dan gamblang mulai dari fungsi APBN, persiapan, realisasi, hingga alokasi bansos mendapat beragam komentar dari netizen.
Pantauan CNBC Indonesia hingga berita ini diturunkan, kata kunci ‘Sri Mulyani’ mendominasi trending topik di platform X dengan mengumpulkan lebih dari 2.300 tweet terkait.
