SUARAMALANG.COM, Kabupaten Malang – Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang memperluas layanan jemput bola guna mengakselerasi realisasi opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 2026 yang ditargetkan Rp 164,96 miliar, setelah hingga Februari baru tercapai Rp 19,62 miliar atau 11,9 persen.
Langkah terbaru dilakukan dengan membuka layanan pembayaran PKB di RSUD Kanjuruhan, Kamis (19/2/2026). Skema ini menjadi bagian dari strategi intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak kendaraan yang menjadi kontributor utama setelah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Kepala Bapenda Kabupaten Malang, Made Arya Wedanthara, menjelaskan bahwa optimalisasi opsen PKB menjadi prioritas fiskal daerah tahun ini.
“Memang untuk opsen PKB menjadi salah penyumbang PAD andalan kami tertinggi setelah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sehingga kami harus melakukan berbagai upaya untuk mengejar target tersebut,” ujarnya.
Strategi Jempol Mase dan Operasi Gabungan
Pembukaan layanan di rumah sakit tersebut merupakan bagian dari operasi gabungan (opsgab) serta program Jemput Bola Malang (Jempol Mase). Melalui pola ini, petugas mendatangi titik-titik aktivitas publik untuk meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan.
Di lokasi layanan, Bapenda menyediakan dua jenis pelayanan, yakni pengesahan STNK tahunan dan pembayaran PKB tahunan. Wajib pajak diminta membawa KTP, SIM, atau KK asli serta STNK asli dengan identitas yang sesuai.
Selain rumah sakit, layanan serupa akan digelar di kawasan pabrik dan pasar guna menjangkau segmen pekerja dan pelaku usaha. Sosialisasi jadwal dilakukan melalui kanal media sosial resmi Bapenda agar informasi menjangkau lebih luas.
Sebelumnya, operasi gabungan juga dilaksanakan di Pasar Kepanjen bersama Polres Malang dan UPTD Malang Selatan Bapenda Provinsi Jawa Timur. Kolaborasi lintas instansi ini diharapkan meningkatkan efektivitas penagihan sekaligus edukasi kepatuhan pajak.
Sebagai insentif, Bapenda memberikan helm gratis kepada wajib pajak yang tertib membayar. Program ini berlaku tidak hanya bagi kendaraan berpelat N, tetapi juga kendaraan luar daerah selama memenuhi ketentuan administrasi dan standar keselamatan.
“Kami berikan helm bagi warga yang taat membayar sekaligus kendaraannya dan sesuai dengan standar,” tegasnya.
Dengan realisasi yang masih di bawah 15 persen pada awal tahun, percepatan opsen PKB menjadi krusial bagi struktur PAD Kabupaten Malang. Ekspansi layanan jemput bola dinilai sebagai strategi pragmatis untuk memperluas basis kepatuhan, sekaligus menjaga stabilitas penerimaan daerah di tengah tantangan fiskal 2026.
