SUARAMALANG.COM, KABUPATEN MALANG – Peredaran rokok ilegal di Kabupaten Malang menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Buktinya, Bea Cukai Malang bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, TNI dan Polri berhasil mengamankan sebanyak 3.278.852 batang rokok ilegal dalam operasi penindakan sepanjang Juni hingga September 2026.
Dari jutaan batang rokok tanpa memenuhi ketentuan cukai tersebut, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp2.471.222.632 atau sekitar Rp2,47 miliar.
Hasil penindakan itu diumumkan dalam kegiatan Press Release Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) berupa Barang Kena Cukai (BKC) hasil tembakau ilegal, di éL Hotel Malang, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Selasa (10/11/2026).
Kepala Kantor Bea Cukai Malang, Johan Pandores, menyampaikan bahwa pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen memperkuat pengawasan sekaligus memastikan akuntabilitas penyelesaian barang hasil penindakan.
Jutaan batang rokok ilegal tersebut merupakan hasil operasi gabungan yang melibatkan Bea Cukai Malang dengan dukungan Satpol PP Kabupaten Malang serta aparat penegak hukum lainnya.
Penyelesaian status barang hasil penindakan itu juga telah mendapatkan persetujuan Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), melalui surat Nomor S-304/MK/KN.4/2026 dan S-305/MK/KN.4/2026 tertanggal 20 Oktober 2026.
Sekretaris Satpol PP Kabupaten Malang, Dr. Drs. Teddy Wiryawan Priambodo, M.AP, menegaskan bahwa penindakan tersebut merupakan wujud komitmen bersama dalam menekan peredaran rokok ilegal.
Menurutnya, pemberantasan rokok ilegal bukan semata-mata persoalan penegakan hukum, tetapi juga menyangkut perlindungan masyarakat dan penyelamatan penerimaan negara.
“Ini merupakan komitmen bersama Pemerintah Kabupaten Malang dengan instansi samping, dalam hal ini TNI, Polri dan Bea Cukai Malang, untuk bersama-sama memberantas rokok ilegal,” ujarnya.
Teddy menjelaskan, terdapat sejumlah tujuan penting dari kegiatan tersebut. Selain menunjukkan keseriusan pemerintah dan aparat dalam memberantas rokok ilegal, kegiatan ini juga menjadi sarana mengedukasi masyarakat mengenai dampak peredaran produk tembakau ilegal.
Pasalnya, rokok tanpa pita cukai maupun yang menggunakan pita cukai tidak sesuai ketentuan berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, Prasetyani Arum Anggorowati, S.H., M.Hum., mengajak masyarakat ikut mengambil peran dalam memerangi peredaran rokok ilegal.
Ia menegaskan, kepatuhan terhadap ketentuan cukai bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan bagian dari tanggung jawab bersama untuk menjaga penerimaan negara, melindungi masyarakat, sekaligus menciptakan persaingan usaha yang sehat.
“Cukai berperan dalam mendukung penerimaan negara yang digunakan untuk membantu membiayai pembangunan serta pelayanan publik,” jelasnya.
Menurut Prasetyani, peredaran rokok ilegal juga merugikan pelaku usaha yang telah menjalankan kegiatan industri hasil tembakau sesuai ketentuan hukum.
Untuk itu, pemberantasan harus dilakukan melalui dua pendekatan sekaligus, yakni penindakan hukum dan edukasi masyarakat.
Ia juga mengapresiasi kolaborasi Bea Cukai Malang, Satpol PP, TNI, Polri, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pengawasan dan penindakan.
Pemkab Malang, lanjutnya, akan terus mendukung upaya pemberantasan rokok ilegal melalui koordinasi lintas perangkat daerah, sosialisasi, serta optimalisasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sesuai ketentuan.
Keberhasilan mengamankan lebih dari 3,2 juta batang rokok ilegal tersebut diharapkan menjadi peringatan bagi pihak-pihak yang masih nekat memproduksi, mengedarkan maupun memperjualbelikan produk tembakau tanpa memenuhi ketentuan cukai.
Bea Cukai Malang bersama Pemkab Malang pun mengimbau masyarakat agar tidak membeli ataupun menjual rokok ilegal. Bagi pelaku usaha yang ingin menjalankan industri hasil tembakau secara resmi, pengurusan izin dapat dilakukan melalui Kantor Bea Cukai tanpa dipungut biaya.
Upaya tersebut diharapkan tidak hanya menekan peredaran rokok ilegal, tetapi juga menjaga penerimaan negara dan menciptakan iklim usaha yang sehat serta berkeadilan.
Pemberantasan rokok ilegal pun diharapkan tidak berhenti pada operasi penindakan. Dukungan masyarakat melalui kesadaran untuk membeli produk legal dan melaporkan indikasi peredaran rokok ilegal menjadi bagian penting dalam menjaga kepatuhan terhadap aturan cukai.
Pewarta: *Deni Robi
