SUARAMALANG.COM, Kota Malang – Persoalan biaya pendidikan atlet pelajar Kota Malang menjelang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) XV Jawa Timur 2026 memunculkan sorotan terhadap prioritas anggaran pemerintah daerah.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Malang, Danny Agung Prasetyo, meminta Pemkot Malang memperhatikan kebutuhan pendidikan atlet. Ia menilai dukungan terhadap atlet berprestasi perlu menjadi perhatian pemerintah.
Danny juga menyoroti rencana anggaran retreat yang disebut mencapai Rp300 juta. Menurutnya, anggaran tersebut bisa dialihkan untuk membantu biaya pendidikan atlet Popda.
“Sekarang lagi heboh atlet Popda disuruh membayar biaya pendidikan. Daripada anggaran hingga Rp300 juta digunakan untuk retreat, lebih baik alokasi tersebut dialihkan untuk membantu para atlet Popda ini,” tegas Danny saat dikonfirmasi, Minggu (11/10/2026).
Danny Soroti Penghargaan bagi Atlet Berprestasi
Danny menilai pembinaan atlet tidak cukup hanya dengan menyiapkan mereka untuk bertanding. Pemerintah juga perlu memperhatikan kebutuhan pendidikan para atlet yang membawa nama daerah.
Pengalamannya di KONI Kota Malang menjadi salah satu dasar pandangan tersebut. Danny pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) KONI Kota Malang.
“Saya pernah di KONI dan paham betul bagaimana sulitnya kita mencari atlet berprestasi. Atlet yang berjuang membawa nama daerah perlu diberi apresiasi dan reward,” ujarnya.
Ia kemudian menekankan pentingnya beasiswa sebagai bentuk penghargaan bagi atlet berprestasi, terutama mereka yang masih menempuh pendidikan.
“Beasiswa itu adalah bentuk penghargaan paling mendasar bagi atlet berprestasi, khususnya di bidang olahraga,” lanjut Danny.
Pemkot Malang Diminta Perhatikan Biaya Pendidikan Atlet
Sorotan tersebut mengarah pada kebutuhan evaluasi dukungan pemerintah terhadap atlet pelajar. Persiapan menuju Popda XV Jawa Timur 2026 semestinya berjalan beriringan dengan perhatian terhadap pendidikan mereka.
Danny mendorong agar anggaran yang menjadi sorotannya dapat dipertimbangkan untuk membantu kebutuhan tersebut. Namun, keputusan pengalihan anggaran tetap memerlukan pembahasan sesuai mekanisme penganggaran pemerintah daerah.
Hingga informasi ini disusun, naskah sumber belum memuat tanggapan Pemkot Malang maupun dinas terkait mengenai keluhan biaya pendidikan atlet. Karena itu, penjelasan pemerintah masih diperlukan untuk memastikan kondisi yang dihadapi atlet serta bentuk dukungan yang tersedia.
Persoalan ini menjadi perhatian menjelang kompetisi. Atlet pelajar diharapkan dapat berkonsentrasi mempersiapkan diri tanpa mengabaikan keberlangsungan pendidikan mereka.
