SUARAMALANG.COM, Nasional – Pemerintah mencatat penurunan biaya ibadah haji dalam dua tahun terakhir. Kebijakan ini langsung menyasar beban yang ditanggung jemaah.
Langkah efisiensi dilakukan sejak awal masa pemerintahan Prabowo Subianto. Hasilnya, biaya haji berhasil ditekan secara bertahap.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyebut angka penurunan mencapai Rp7 juta. Ia menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden.
Tren Penurunan Biaya Haji
Pada 2024, biaya haji tercatat sebesar Rp94 juta per jemaah. Angka tersebut menjadi titik awal evaluasi pemerintah.
Setahun kemudian, biaya turun menjadi Rp89 juta. Penurunan sekitar Rp5 juta ini menjadi capaian awal efisiensi.
Pada 2026, pemerintah kembali memangkas biaya menjadi Rp87 juta. Artinya, ada penurunan tambahan sekitar Rp2 juta dari tahun sebelumnya.
“Selama dua tahun ini, pemerintah sudah menurunkan biaya haji sebesar Rp7.000.000,” kata Irfan.
Strategi Efisiensi yang Diterapkan
Pemerintah mengoptimalkan berbagai komponen biaya penyelenggaraan. Fokus utama ada pada efisiensi layanan tanpa mengurangi kualitas.
Langkah ini juga melibatkan penyesuaian kontrak dan pengeluaran operasional. Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara biaya dan pelayanan.
Namun, Irfan menegaskan tantangan belum sepenuhnya selesai. Faktor eksternal masih memengaruhi struktur biaya haji.
Tantangan Nilai Tukar Rupiah
Salah satu tekanan terbesar datang dari kurs mata uang asing. Pelemahan rupiah terhadap riyal dan dolar AS menjadi perhatian serius.
Total anggaran haji mencapai sekitar Rp18 triliun. Sekitar 55% dibayar dalam riyal dan 30% dalam dolar AS.
Kondisi ini membuat biaya sangat sensitif terhadap fluktuasi kurs. Perubahan kecil bisa berdampak besar pada total anggaran.
“Depresiasi rupiah jangan sampai mengganggu proses perjalanan jemaah,” ujar Irfan. Pemerintah kini menyiapkan langkah antisipasi ke depan.
