Iklan
Berita, Pemerintahan  

SUARAMALANG.COM, Kota Malang – Banjir yang kembali melanda sejumlah titik di Kota Malang membuat Wali Kota Malang Wahyu Hidayat turun langsung meninjau lokasi. Dari hasil pengecekan di lapangan, Wahyu menemukan penyebab utama genangan air ternyata berasal dari endapan sampah yang menumpuk dan memicu sedimentasi di saluran. “Air tidak bisa masuk ke dalam, padahal saluran sudah…

16
Tegas Menkeu Purbaya: Utang Kereta Cepat Dibayar Lewat Danantara, Bukan APBN
Ekonomi, Pemerintahan  

Tegas Menkeu Purbaya: Utang Kereta Cepat Dibayar Lewat Danantara, Bukan APBN

SUARAMALANG.COM, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh tidak akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan itu menjadi langkah strategis pertama Purbaya setelah resmi menjabat Menkeu dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto, menandai arah baru pengelolaan fiskal yang lebih disiplin dan korporatif….

MK Wajibkan Pemerintah dan DPR Bentuk Lembaga Independen Pengawas ASN dalam Dua Tahun
Nasional, Pemerintahan  

MK Wajibkan Pemerintah dan DPR Bentuk Lembaga Independen Pengawas ASN dalam Dua Tahun

SUARAMALANG.COM, Jakarta – Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemerintah dan DPR untuk membentuk lembaga independen yang bertugas mengawasi penerapan sistem merit dan perilaku aparatur sipil negara dalam waktu paling lama dua tahun sejak putusan dibacakan. Perintah itu tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024 yang dibacakan di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (9/10/2025). Ketua Mahkamah Konstitusi…

Uji Kompetensi Pejabat Pemkab Malang Dinilai Minim Transparansi, Publik Pertanyakan Arah Regenerasi ASN
Kabupaten Malang, Pemerintahan  

Uji Kompetensi Pejabat Pemkab Malang Dinilai Minim Transparansi, Publik Pertanyakan Arah Regenerasi ASN

SUARAMALANG.COM, Kabupaten Malang – Sebanyak 12 pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mengikuti uji kompetensi di Kantor Assessment Center Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Senin (13/10/2025). Kegiatan tersebut disebut sebagai bagian dari proses evaluasi dalam rangka rotasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemkab Malang. Namun, pelaksanaan uji kompetensi itu justru menimbulkan sejumlah pertanyaan…

Keterlambatan Pembentukkan Komisi Reformasi Kepolisian, Adanya Kendala dan Presiden Sangat Hati-hati
Nasional, Pemerintahan  

Keterlambatan Pembentukkan Komisi Reformasi Kepolisian, Adanya Kendala dan Presiden Sangat Hati-hati

SUARAMALANG.COM, Jakarta – Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, mengatakan keterlambatan pembentukan Komisi Reformasi Polri memang bisa dipersepsi adanya kendala. Meskipun demikian, publik harus tetap mendukung komitmen presiden. Kelambatan tersebut justru terlihat sebagai bentuk kehati-hatian agar komisi ini tidak lahir secara tergesa-gesa dan kemudian mandek karena resistensi internal atau…

Maju Mundur Komite Reformasi Polri: Janji Prabowo yang Mulai Kehilangan Momentum
Nasional, Pemerintahan  

Maju Mundur Komite Reformasi Polri: Janji Prabowo yang Mulai Kehilangan Momentum

SUARAMALANG.COM, Jakarta – Maju Mundur Komite Reformasi Polri: Janji Prabowo yang Mulai Kehilangan Momentum Hampir sebulan sejak dijanjikan oleh Presiden Prabowo Subianto, pembentukan Komite Reformasi Polri belum juga terwujud. Janji yang semula disampaikan sebagai langkah cepat merespons krisis kepercayaan publik terhadap Polri kini mulai kehilangan momentum. Komite ini dijanjikan oleh Presiden usai terjadinya penanganan eksesif…

Pengadaan Tablet DPRD Sumenep Rp 500 Juta Kian Panas, Komisi I Desak Sekwan Batalkan Proyek
Jawa Timur, Pemerintahan  

Pengadaan Tablet DPRD Sumenep Rp 500 Juta Kian Panas, Komisi I Desak Sekwan Batalkan Proyek

SUARAMALANG.COM, Sumenep – Rencana pengadaan tablet Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G senilai Rp 500 juta di lingkungan DPRD Sumenep, Jawa Timur, semakin menjadi sorotan publik. Komisi I DPRD Sumenep secara resmi memanggil Sekretaris Dewan (Sekwan), Yanuar Yudha Bachtiar, untuk memberikan klarifikasi pada Jumat (10/10/2025). Pemanggilan ini dilakukan setelah muncul pengakuan dari salah satu penyedia…

18 Gubernur Protes Pemangkasan TKD 2026, APPSI Desak Pemerintah Tinjau Ulang Kebijakan Fiskal
Nasional, Pemerintahan  

18 Gubernur Protes Pemangkasan TKD 2026, APPSI Desak Pemerintah Tinjau Ulang Kebijakan Fiskal

SUARAMALANG.COM, Jakarta – Sebanyak 18 gubernur dari berbagai provinsi di Indonesia mendatangi Kementerian Keuangan pada Selasa (7/10/2025) untuk menyampaikan protes atas kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Pertemuan tersebut difasilitasi oleh Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang dipimpin oleh Gubernur Jambi Al Haris sebagai bentuk…

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.

Iklan