DPRD Kota Malang Dorong Penguatan Sekolah Swasta, Pembangunan Sekolah Negeri Baru Dinilai Belum Jadi Solusi

SUARAMALANG.COM, KOTA MALANG – Persoalan keterbatasan daya tampung sekolah negeri kembali menjadi perhatian menjelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Banyaknya calon peserta didik yang berpotensi tidak tertampung di sekolah negeri memunculkan wacana penambahan sekolah baru. Namun, DPRD Kota Malang menilai langkah tersebut belum menjadi solusi yang realistis untuk diterapkan dalam waktu dekat.

Wakil Ketua II DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, mengatakan pemerintah seharusnya memiliki proyeksi kebutuhan pendidikan yang terukur sejak dini. Data jumlah siswa mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah perlu menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan daya tampung pada tahun-tahun berikutnya.

Menurut Trio, perencanaan tersebut penting agar pemerintah tidak selalu menghadapi persoalan serupa setiap kali memasuki masa penerimaan peserta didik baru. Dengan pemetaan yang baik, kebutuhan ruang belajar, jumlah rombongan belajar hingga distribusi siswa dapat diantisipasi lebih awal.

“Seharusnya memang pemerintah itu punya proyeksi. Data saat ini yang sekolah baik dari SD, kemudian bagaimana jenjang berikutnya dan daya tampungnya setelah itu,” ujarnya.

Penambahan Sekolah Negeri Dinilai Sulit

Meski kebutuhan daya tampung terus meningkat, Trio menilai pembangunan sekolah negeri baru bukan kebijakan yang mudah dilakukan. Selain membutuhkan waktu yang panjang, langkah tersebut juga harus mempertimbangkan keberlangsungan sekolah swasta yang selama ini turut berperan dalam menyediakan layanan pendidikan di Kota Malang.

Menurut dia, sebelumnya sempat muncul rencana pembangunan sekolah negeri baru di kawasan Tlogomas. Namun, rencana tersebut mendapat penolakan dari sejumlah sekolah swasta karena dikhawatirkan akan mengurangi jumlah peserta didik yang mendaftar ke lembaga pendidikan swasta.

“Kalau untuk membangun sekolah lagi saya pikir secara waktu tidak memungkinkan. Apalagi kita juga melakukan moratorium karena ada permintaan dari sekolah swasta,” katanya.

Trio menilai pemerintah perlu melihat persoalan pendidikan secara menyeluruh. Sebab, apabila seluruh masyarakat hanya berorientasi memasukkan anak ke sekolah negeri, maka sekolah swasta akan semakin kesulitan mendapatkan peserta didik.

Padahal, di sisi lain masih terdapat sekolah swasta yang memiliki kapasitas cukup besar dan belum terisi secara optimal. Bahkan pada tahun sebelumnya masih ditemukan sekolah negeri yang jumlah siswanya belum memenuhi kuota secara maksimal.

Kualitas Sekolah Swasta Harus Diperkuat

DPRD Kota Malang mendorong pemerintah untuk lebih fokus meningkatkan kualitas sekolah swasta. Langkah tersebut dinilai lebih realistis dibandingkan membangun sekolah negeri baru yang membutuhkan anggaran besar serta waktu pelaksanaan yang panjang.

Trio mengatakan dukungan pemerintah dapat diwujudkan melalui berbagai program peningkatan mutu pendidikan. Mulai dari perbaikan fasilitas belajar, peningkatan kompetensi tenaga pendidik hingga dukungan terhadap sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.

Menurutnya, ketika kualitas sekolah swasta semakin baik, masyarakat akan memiliki lebih banyak pilihan sekolah yang berkualitas tanpa harus selalu berfokus pada sekolah negeri.

“PR-nya bagaimana membuat kualitas sekolah swasta itu bagus. Pemerintah juga bisa memberikan support agar fasilitas, kualitas dan gurunya bisa bersaing dengan sekolah negeri,” tegasnya.

Evaluasi Sebaran Siswa

Selain persoalan daya tampung, DPRD juga menyoroti masih adanya ketimpangan kualitas pendidikan yang menyebabkan penumpukan siswa di sekolah-sekolah tertentu. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu dampak dari penerapan sistem zonasi yang belum sepenuhnya mampu menciptakan pemerataan.

Trio menjelaskan, keberadaan sekolah di Kota Malang pada awalnya tidak dirancang berdasarkan konsep zonasi seperti yang diterapkan saat ini. Akibatnya, terdapat wilayah yang mengalami kelebihan peminat, sementara wilayah lain justru memiliki sekolah dengan jumlah siswa yang relatif sedikit.

Karena itu, evaluasi terhadap distribusi peserta didik dinilai perlu terus dilakukan. Sekolah yang masih kekurangan siswa harus dapat dimanfaatkan secara optimal, sementara wilayah yang mengalami penumpukan perlu dicarikan solusi melalui pemerataan akses pendidikan.

Menurut Trio, penyelesaian persoalan pendidikan tidak cukup hanya dengan menambah bangunan sekolah. Yang lebih penting adalah memastikan seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta, memiliki kualitas yang baik sehingga mampu memberikan layanan pendidikan yang merata bagi masyarakat Kota Malang.

Exit mobile version