SUARAMALANG.COM, Kabupaten Malang – Pengadaan barang dan jasa di sejumlah sekolah dasar negeri (SDN) Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, mulai disorot menyusul dugaan keterkaitan antara penyedia kebutuhan sekolah dengan seorang kepala sekolah aktif. Persoalan ini tidak hanya menyangkut penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), tetapi juga merambah kegiatan pendidikan yang digelar di tingkat kecamatan.
Nama CV Mitra Sekolah Malang (MSM) menjadi salah satu yang disorot. Perusahaan penyedia kebutuhan sekolah melalui platform Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) tersebut disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan **C.F.**, Kepala SDN Wonokerso 2 yang juga menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SDN Kebonagung 3.
Dugaan keterkaitan itu memunculkan pertanyaan mengenai potensi benturan kepentingan. Terlebih, perusahaan tersebut disebut tidak hanya berkaitan dengan pengadaan kebutuhan sekolah, tetapi juga terlibat dalam penyediaan jasa untuk sejumlah kegiatan pendidikan di wilayah Pakisaji.
Salah satunya dalam kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat kecamatan yang berlangsung pada 11 November 2026 di SDN Kebonagung 3. CV MSM disebut terlibat dalam penyediaan aplikasi soal untuk kegiatan tersebut.
Keterlibatan penyedia dalam kegiatan pendidikan itu perlu ditelusuri lebih jauh. Terutama mengenai siapa yang menentukan mitra, bagaimana proses pemilihannya, serta dari mana sumber pembiayaan kegiatan tersebut.
Pengawas Disdik Kecamatan Pakisaji, Suprihatin, menjelaskan bahwa kegiatan OSN tingkat kecamatan merupakan bagian dari persiapan siswa menghadapi kompetisi di tingkat kabupaten. Kegiatan itu sekaligus menjadi sarana membiasakan peserta didik mengikuti perlombaan secara daring.
Menurut dia, kegiatan tersebut dipersiapkan untuk menyambut gelaran OSN 2027. Selain OSN bidang akademik yang dilaksanakan secara daring, terdapat pula Olimpiade Pendidikan Agama Islam (PAI) yang digelar secara luring.
Terkait pembiayaan, Suprihatin menyebut pengaturannya telah dibahas bersama unsur yang terlibat dalam kegiatan. Mulai kepala sekolah se-Kecamatan Pakisaji, guru kelas IV dan V, hingga guru PAI.
“Dana untuk kegiatan tersebut sudah diatur oleh semua unsur yang terlibat dengan menekan dana seminimal mungkin,” ujarnya.
Suprihatin menegaskan pihaknya mendukung kegiatan yang dinilai dapat meningkatkan kompetensi peserta didik. Namun, dukungan terhadap kegiatan pendidikan tersebut belum menjawab secara rinci mekanisme penentuan penyedia maupun penggunaan jasa perusahaan yang disebut terlibat.
Sementara itu, Pengawas Kecamatan Pakisaji lainnya, Saiful Bachri, menegaskan bahwa pengawas hanya menjalankan fungsi pendampingan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Ia menyebut penentuan lokasi kegiatan sepenuhnya menjadi kewenangan panitia.
Begitu pula dengan urusan pembelanjaan dan pemilihan mitra. Saiful menyatakan keputusan tersebut berada di tangan kepala sekolah, bukan pengawas.
“Kami tidak mau dan tidak pernah melakukan pengondisian apa pun terkait pembelanjaan BOSP dan kemitraan yang dipilih oleh KS. Karena di luar tupoksi dan wewenang kami sebagai pengawas pendamping,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan adanya pembagian kewenangan antara pengawas dan kepala sekolah dalam pelaksanaan kegiatan. Namun, persoalan yang perlu dijawab bukan semata siapa yang berwenang memilih mitra, melainkan bagaimana memastikan proses pemilihan tersebut bebas dari benturan kepentingan.
Apalagi, CV MSM disebut beralamat di Perum PNS Bumi Kanjuruhan, Desa Ngadilangkung, Kecamatan Kepanjen. Alamat itu diklaim berkaitan dengan tempat tinggal C.F. Meski demikian, informasi mengenai kepemilikan maupun pihak yang mengendalikan perusahaan tersebut masih membutuhkan pembuktian melalui dokumen resmi.
Jika dugaan keterkaitan tersebut benar, persoalannya tidak bisa berhenti pada status perusahaan sebagai penyedia yang terdaftar di SIPLah. Perlu diperiksa apakah terdapat hubungan kepentingan antara pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran sekolah dengan penyedia yang menerima transaksi.
Rangkap jabatan C.F. sebagai kepala sekolah definitif di satuan pendidikan sekaligus Plt di sekolah lainnya juga patut menjadi bagian dari penelusuran. Bukan berarti kondisi tersebut otomatis menunjukkan pelanggaran, tetapi perlu dipastikan tidak membuka ruang bagi pengaruh terhadap keputusan pengadaan.
Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dan Inspektorat perlu menelusuri persoalan ini secara menyeluruh. Pemeriksaan semestinya mencakup status kepemilikan CV MSM, riwayat transaksi dengan sekolah, mekanisme penunjukan penyedia, hingga sumber pembiayaan kegiatan OSN tingkat kecamatan.
Sebab, penggunaan dana pendidikan menuntut transparansi dan akuntabilitas. Apabila ditemukan hubungan kepentingan yang memengaruhi proses pengadaan, pemerintah daerah perlu mengambil langkah sesuai ketentuan. Sebaliknya, jika tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan juga perlu dibuka agar dugaan yang berkembang tidak berubah menjadi tudingan tanpa dasar.
