SUARAMALANG.COM, Jakarta – Perkembangan kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik. Pengajuan status justice collaborator (JC) oleh mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, dinilai berpotensi membuka fakta-fakta baru terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan program tersebut.
Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, meminta Kejaksaan Agung mengusut perkara itu secara menyeluruh dan tidak berhenti pada pemeriksaan pihak-pihak tertentu saja.
Menurut Adib, proses penegakan hukum harus mampu mengungkap seluruh rantai persoalan yang diduga terjadi dalam program MBG, termasuk dugaan praktik jual beli titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Pengajuan justice collaborator dari Sony Sonjaya harus menjadi pintu masuk bagi Kejaksaan Agung untuk membongkar kasus ini secara menyeluruh. Jangan hanya berhenti pada satu atau dua orang, tetapi telusuri seluruh pihak yang memiliki peran dalam pengambilan keputusan maupun pengawasan program,” kata Adib.
Ia menilai langkah tersebut penting untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat sekaligus memastikan seluruh fakta yang berkaitan dengan dugaan korupsi MBG dapat terungkap secara terang.
Adib menegaskan, Kejaksaan Agung perlu memeriksa seluruh pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan program tersebut guna mengetahui sejauh mana keterlibatan dan tanggung jawab masing-masing.
Karena itu, ia mendorong aparat penegak hukum turut memeriksa Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang menjabat sebagai Ketua Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
“Pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam struktur koordinasi program sangat penting untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengawasan berjalan dan apakah terdapat kelalaian atau penyalahgunaan kewenangan,” ujarnya.
Menurut Adib, transparansi dalam penanganan kasus ini menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program MBG yang selama ini digadang-gadang sebagai salah satu program strategis pemerintah.
Ia berharap Kejaksaan Agung dapat bekerja secara profesional dan independen dalam mengusut perkara tersebut tanpa pandang bulu.
“Siapa pun yang terlibat harus dimintai keterangan. Penegakan hukum harus dilakukan secara objektif agar publik mendapatkan kepastian dan keadilan,” tegasnya.
Kasus dugaan korupsi MBG sendiri terus menjadi perhatian masyarakat karena menyangkut program yang ditujukan untuk pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Pengajuan status justice collaborator oleh Sony Sonjaya dinilai dapat menjadi salah satu pintu masuk untuk mengungkap lebih jauh dugaan praktik yang terjadi di balik pelaksanaan program tersebut.
