SUARAMALANG.COM, Jakarta – Enam orang saksi dalam perkara dugaan tindak pidana penyadapan yang ditangani Bareskrim Polri mengajukan permohonan pelindungan kepada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK). Permohonan tersebut kini masih dalam tahap penelaahan untuk menentukan kebutuhan dan bentuk pelindungan yang dapat diberikan.
Ketua LPSK Achmadi mengatakan, proses penelaahan telah berlangsung sejak 6 November 2026. LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara guna memperoleh informasi terkait posisi dan peran para saksi dalam proses hukum.
Menurut Achmadi, permohonan pelindungan tidak otomatis dikabulkan. LPSK perlu mencermati sejumlah aspek, mulai dari pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, hingga situasi khusus yang dapat meningkatkan kerentanan mereka.
“Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” kata Achmadi.
LPSK Telaah Ancaman dan Kerentanan Saksi
Penelaahan terhadap enam permohonan tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi LPSK dalam mempertimbangkan pentingnya keterangan saksi serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban.
Achmadi menjelaskan, LPSK akan mencermati seluruh aspek permohonan sebelum menentukan bentuk pelindungan yang diperlukan. Penilaian itu mencakup tingkat ancaman, kerentanan masing-masing saksi, serta kebutuhan keamanan sesuai kondisi yang dihadapi.
LPSK juga terus mengikuti perkembangan penanganan perkara. Achmadi tidak menutup kemungkinan jumlah pemohon pelindungan bertambah apabila proses hukum berkembang dan terdapat saksi lain yang membutuhkan perlindungan.
Dengan demikian, jumlah enam pemohon yang sedang ditelaah saat ini belum tentu menjadi jumlah akhir saksi yang mengajukan pelindungan dalam perkara tersebut.
Penyidikan Kasus Penyadapan Masih Berjalan
Permohonan pelindungan kepada LPSK muncul di tengah proses penyidikan kasus dugaan penyadapan yang telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.
Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Berdasarkan informasi dalam bahan pemberitaan, tiga dari empat tersangka telah ditahan di Mako Brimob. Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan karena disebut sedang menjalani pemulihan kondisi kesehatan setelah mengalami stroke.
Dalam proses penyidikan, Polri juga telah memeriksa 13 saksi dan lima ahli. Para ahli tersebut terdiri atas tiga ahli informasi dan transaksi elektronik (ITE) serta dua ahli pidana.
Penyidik menerapkan sejumlah ketentuan hukum, di antaranya Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2), Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE juncto Pasal 20 huruf c KUHP.
Di tengah proses tersebut, penelaahan permohonan pelindungan oleh LPSK menjadi bagian penting untuk memastikan saksi dapat memberikan keterangan tanpa mengabaikan aspek keamanan dan kerentanan yang mereka hadapi.
LPSK menyatakan akan terus memantau perkembangan perkara dan menilai kebutuhan pelindungan berdasarkan kondisi masing-masing pemohon.
