SUARAMALANG.COM, JAKARTA – Krisis iklim tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga menekan pendapatan dan daya beli masyarakat. Kenaikan biaya pangan, gangguan produktivitas, hingga pengeluaran untuk tempat tinggal dan transportasi menjadi sejumlah dampak yang disoroti Greenpeace Indonesia dalam riset terbarunya.
Melalui laporan berjudul Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah, Greenpeace menyoroti bagaimana perubahan kondisi iklim semakin memengaruhi kehidupan sehari-hari, terutama kelompok pekerja yang rentan secara ekonomi.
Temuan tersebut disampaikan bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Greenpeace menilai pemerintah perlu memperkuat kebijakan penanganan krisis iklim agar beban ekonomi akibat bencana dan perubahan lingkungan tidak terus ditanggung rumah tangga.
Dalam laporan yang dirilis pada 20 Oktober 2026 itu, Greenpeace mengidentifikasi biaya pangan sebagai aspek yang paling banyak dirasakan terdampak oleh responden, disusul produktivitas dan pendapatan.
Biaya Pangan dan Pendapatan Paling Terdampak
Riset Greenpeace Indonesia melibatkan delapan kelompok masyarakat di tiga wilayah aglomerasi di Pulau Jawa, yakni Jabodetabekjur, Cekungan Bandung, dan Kartamantul.
Hasilnya menunjukkan, sebanyak 41 persen responden merasakan dampak krisis iklim terhadap pola konsumsi dan biaya pangan. Sementara itu, 39 persen responden merasakan dampak terhadap produktivitas dan pendapatan.
Adapun 20 persen responden lainnya merasakan dampak pada akses tempat tinggal dan biaya transportasi.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa dampak krisis iklim tidak terbatas pada kerusakan lingkungan akibat banjir, kebakaran hutan, atau cuaca ekstrem. Perubahan kondisi lingkungan juga dapat memengaruhi penghasilan dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar.
Greenpeace turut menyoroti nelayan serta pekerja sektor gig, seperti pengemudi ojek daring dan pekerja lepas, sebagai kelompok yang rentan terhadap perubahan kondisi cuaca dan gangguan aktivitas ekonomi.
Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia Jeanny Sirait mengatakan, bencana ekologis dapat mengganggu sumber penghidupan, menekan pendapatan, dan mendorong kenaikan harga pangan.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kebijakan penanganan krisis iklim memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat yang paling terdampak.
Warga Menghemat Pengeluaran hingga Mencari Penghasilan Tambahan
Tekanan biaya hidup membuat masyarakat melakukan berbagai cara untuk mempertahankan kondisi ekonomi rumah tangga.
Dalam laporan tersebut, sebanyak 57,34 persen responden mengaku memangkas konsumsi non-esensial untuk menghemat sekitar Rp50.000 hingga Rp1 juta per bulan.
Sebanyak 38,78 persen responden memilih menanam kebutuhan pokok di rumah. Upaya tersebut dilaporkan dapat menghemat sekitar Rp80.000 hingga Rp500.000 per bulan.
Untuk meningkatkan pendapatan, 56,79 persen responden memilih mengambil pekerjaan sampingan atau membuka usaha baru. Tambahan pemasukan yang dilaporkan berkisar Rp500.000 hingga Rp2,5 juta per bulan.
Sementara itu, 17,73 persen responden mengembangkan produksi pangan mandiri, seperti sayuran, telur, dan susu, dengan hasil ekonomi sekitar Rp5.000 hingga Rp500.000 per bulan.
Greenpeace menilai berbagai strategi tersebut menunjukkan kemampuan masyarakat beradaptasi terhadap tekanan ekonomi. Namun, kondisi itu sekaligus memperlihatkan besarnya upaya yang harus dilakukan rumah tangga untuk menghadapi dampak krisis iklim.
Greenpeace Kritik Orientasi Pertumbuhan Ekonomi
Ketua Tim Kampanye Sosial dan Ekonomi Greenpeace Indonesia Atha Rasyadi turut menyoroti klaim pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,45 persen pada paruh pertama 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD.
Menurut Atha, pertumbuhan ekonomi perlu dinilai tidak hanya melalui angka agregat, tetapi juga berdasarkan manfaat yang dirasakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Ia menilai kerusakan lingkungan dan dampak krisis iklim dapat memperbesar beban ekonomi rumah tangga apabila tidak diimbangi kebijakan perlindungan yang memadai.
Greenpeace juga mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat di tengah krisis iklim. Kritik tersebut mencakup persoalan anggaran penanggulangan bencana dan kebijakan yang dinilai berpengaruh terhadap harga pangan.
Pandangan tersebut merupakan penilaian Greenpeace. Untuk memastikan hubungan sebab-akibat antara kebijakan tertentu, inflasi pangan, dan perubahan anggaran penanggulangan bencana, diperlukan pemeriksaan data serta dokumen resmi terkait.
Desak Pemerintah Perkuat Kebijakan Iklim
Bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Greenpeace Indonesia menggelar aksi damai di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, pada 20 Oktober 2026.
Dalam aksi tersebut, para aktivis membentangkan dua spanduk berukuran besar dari atas Patung Selamat Datang. Spanduk pertama bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup”, sedangkan spanduk lainnya bertuliskan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?”.
Melalui aksi tersebut, Greenpeace mendesak pemerintah agar lebih serius menangani krisis iklim dan memperhatikan dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat.
Jeanny Sirait mengatakan, hasil riset Besok Harga Naik! dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan iklim yang lebih berpihak kepada masyarakat.
Menurut Greenpeace, penanganan krisis iklim perlu mempertimbangkan keterkaitan antara perlindungan lingkungan, ketahanan pangan, sumber penghidupan, dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar.
Dengan demikian, kebijakan iklim tidak hanya berorientasi pada penanganan bencana setelah terjadi, tetapi juga pada upaya mengurangi risiko dan melindungi kelompok yang paling rentan.
Greenpeace menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan perlu dilihat dari kemampuan masyarakat merasakan manfaat pertumbuhan ekonomi sekaligus memperoleh perlindungan dari dampak krisis iklim.
