SUARAMALANG.COM, Kota Malang – Pemadaman listrik yang terjadi berulang kali di sejumlah wilayah Jawa Timur memantik tuntutan agar PT PLN (Persero) tidak hanya fokus pada pemulihan sistem. Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Jawa Timur meminta perusahaan pelat merah tersebut juga memikirkan kompensasi bagi pelanggan yang mengalami kerugian akibat gangguan layanan tersebut.
Desakan itu disampaikan Gubernur LIRA Jawa Timur M. Zuhdy Achmadi. Menurut dia, pemadaman yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir telah menimbulkan keresahan luas di tengah masyarakat, terutama bagi warga dan pelaku usaha yang aktivitasnya bergantung pada pasokan listrik.
Zuhdy menilai selama ini pelanggan selalu dituntut memenuhi kewajibannya tepat waktu. Karena itu, ketika terjadi gangguan layanan yang berdampak pada kerugian masyarakat, PLN juga harus menunjukkan bentuk tanggung jawab yang nyata.
“Kalau pelanggan telat bayar sedikit saja bisa dikenai sanksi. Tetapi ketika listrik padam berulang dan masyarakat mengalami kerugian, harus ada keadilan. PLN perlu memberikan kompensasi kepada pelanggan yang terdampak,” ujarnya.
Keluhan tersebut bukan tanpa alasan. Sejumlah pelaku usaha mulai mengaku mengalami kerugian langsung akibat pemadaman listrik yang terjadi hampir merata di sejumlah kawasan Kota Malang dalam beberapa hari terakhir. Bahkan, pemadaman terbaru juga dilaporkan terjadi di kawasan Mall Olympic Garden (MOG).
Salah satu pengusaha makanan beku di Kota Malang, Budi Darmawan, mengaku harus menanggung kerugian karena produk yang disimpannya mencair saat aliran listrik padam.
Menurut Budi, bahan makanan yang seharusnya tetap tersimpan dalam kondisi beku menjadi mencair sebelum waktunya digunakan. Akibatnya, sebagian produk mengalami kerusakan dan tidak lagi layak dipasarkan.
“Betul, bahan makanan yang dibekukan jadi cair padahal belum waktunya dibutuhkan. Akhirnya jadi rusak dan terbuang. PLN harusnya tanggung jawab, nggak sak karepe dewe,” tegasnya.
Kasus yang dialami Budi memperkuat pernyataan LIRA Jatim bahwa kelompok UMKM menjadi salah satu pihak yang paling rentan terdampak gangguan pasokan listrik. Selain kehilangan stok barang, pelaku usaha juga harus menanggung biaya produksi yang telah dikeluarkan.
“UMKM banyak yang mengeluh. Saat listrik padam mereka tidak bisa produksi. Pedagang es misalnya, freezer mati, barang dagangan mencair dan tidak bisa dijual. Itu kerugian nyata yang harus diperhitungkan,” kata Zuhdy.
Tak hanya pelaku usaha, Zuhdy mengaku turut merasakan dampak langsung dari pemadaman yang berlangsung berjam-jam. Sistem aerator pada kolam ikan koi miliknya berhenti beroperasi saat listrik padam sehingga sejumlah ikan nyaris mati akibat terganggunya pasokan oksigen.
Bahkan, genset yang digunakan sebagai sumber listrik cadangan disebut mengalami kerusakan saat dipakai untuk mengantisipasi gangguan pasokan listrik.
“Masyarakat resah. Sudah membayar listrik, tetapi kok bolak-balik mati. Saya sendiri merasakan. Ikan koi saya hampir mati semua karena aerator tidak bisa berfungsi saat listrik padam. Bahkan genset saya juga mengalami kerusakan,” ujarnya.
Karena itu, Zuhdy menilai PLN tidak cukup hanya memberikan penjelasan teknis terkait gangguan yang terjadi. Sebagai penyedia utama layanan kelistrikan, PLN dinilai harus menunjukkan tanggung jawab kepada pelanggan yang telah mengalami kerugian.
“PLN ini monopoli. Tidak ada saingan. Karena itu pelayanan harus maksimal. Kalau ada gangguan yang menyebabkan kerugian masyarakat, harus ada pertanggungjawaban berupa kompensasi,” tegasnya.
Di tengah meluasnya keluhan masyarakat, sempat beredar dugaan bahwa pemadaman listrik dipicu menurunnya pasokan batu bara untuk pembangkit listrik. Namun informasi tersebut telah dibantah oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menyatakan gangguan yang terjadi lebih disebabkan persoalan teknis, bukan karena kekurangan bahan bakar pembangkit. Pemerintah juga disebut telah berkoordinasi dengan PLN guna mencegah gangguan serupa kembali terjadi.
Sementara itu, PLN sebelumnya menyampaikan bahwa pengaturan operasional sistem kelistrikan dilakukan untuk menjaga keandalan jaringan dan kualitas layanan pelanggan. Perusahaan juga menegaskan pemadaman yang terjadi di sejumlah wilayah bukan disebabkan kelangkaan pasokan listrik.
Meski demikian, bagi masyarakat dan pelaku usaha yang telah merasakan dampaknya secara langsung, persoalan utama saat ini bukan sekadar penjelasan mengenai penyebab gangguan. Mereka menuntut kepastian agar pemadaman serupa tidak terus berulang serta adanya perhatian terhadap kerugian yang telah ditimbulkan.
