SUARAMALANG.COM, Jakarta – Politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid (HNW), mengundurkan diri dari jabatan Wakil Ketua MPR RI. Keputusan tersebut berkaitan dengan penugasan baru dari partainya untuk memimpin Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.
Pengunduran diri Hidayat telah diterima dalam rapat pimpinan MPR pada Selasa (10/11/2026). Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengumumkan keputusan tersebut melalui akun Instagram resminya.
“Rapat Pimpinan MPR RI hari ini secara resmi menerima surat pengunduran diri Hidayat Nur Wahid dari jabatan Wakil Ketua MPR RI,” tulis Muzani.
Menurut Muzani, surat pengunduran diri tersebut selanjutnya akan diproses sesuai mekanisme kelembagaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di MPR.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian Hidayat selama menjalankan tugas sebagai salah satu pimpinan MPR.
Keputusan Hidayat sempat menjadi perhatian karena diumumkan di tengah dinamika politik nasional. Namun, PKS kemudian memberikan penjelasan mengenai alasan pergantian jabatan tersebut.
PKS Tugaskan Hidayat Perkuat Diplomasi Parlemen
Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menjelaskan, pengunduran diri Hidayat merupakan bagian dari penugasan baru sebagai Ketua BKSAP DPR RI.
Melalui penugasan tersebut, PKS ingin memperkuat diplomasi parlemen Indonesia dengan berbagai negara, terutama negara-negara Islam, sekaligus memperluas dukungan internasional bagi kemerdekaan Palestina.
“PKS memberikan penugasan kepada Bapak Hidayat Nur Wahid untuk memperkuat diplomasi parlemen Indonesia. Pengalaman, kapasitas, dan jejaring internasional beliau merupakan modal penting untuk membangun kerja sama dengan parlemen berbagai negara serta memperjuangkan kepentingan bangsa dan kemanusiaan,” ujar Kholid dalam keterangannya.
Menurut Kholid, diplomasi antarparlemen memiliki peran penting dalam membangun hubungan antarnegara, memperkuat kepercayaan, serta mendorong kerja sama untuk perdamaian dan keadilan.
Ia menilai pengalaman panjang Hidayat di lembaga legislatif dapat dimanfaatkan untuk memperluas hubungan dengan parlemen berbagai negara.
Salah satu perhatian utama dalam penugasan tersebut adalah penguatan diplomasi kemanusiaan bagi Palestina.
PKS berharap kerja sama antarparlemen dapat mendorong perlindungan warga sipil, memperluas akses bantuan kemanusiaan, serta meningkatkan dukungan terhadap penyelesaian konflik berdasarkan hukum internasional.
“Solidaritas untuk Palestina harus terus diterjemahkan menjadi langkah nyata. Melalui diplomasi parlemen, kita ingin menggalang dukungan agar parlemen berbagai negara mendorong pemerintahnya mengambil kebijakan yang memperkuat perlindungan rakyat Palestina dan perjuangan kemerdekaannya,” kata Kholid.
Sohibul Iman Disiapkan Gantikan Hidayat di MPR
Bersamaan dengan pengunduran diri Hidayat, PKS juga telah menentukan sosok yang akan mengisi posisi Wakil Ketua MPR RI dari fraksi partai tersebut.
Pilihan PKS jatuh kepada Mohamad Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS yang juga merupakan anggota Komisi I DPR RI.
“Insyaallah, Ketua Majelis Syuro Doktor Mohamad Sohibul Iman yang akan menggantikan dan melanjutkan kepemimpinan HNW di pimpinan MPR RI,” ujar Kholid.
Meski telah ditunjuk oleh PKS, pergantian tersebut tetap harus mengikuti mekanisme kelembagaan MPR sebelum ditetapkan secara resmi.
Hidayat sendiri merupakan salah satu politikus yang memiliki pengalaman panjang dalam kepemimpinan MPR. Ia pernah menjabat Ketua MPR periode 2004–2009, kemudian menjadi Wakil Ketua MPR pada periode 2014–2019, 2019–2024, dan 2024–2029.
Dengan penugasan baru di BKSAP DPR, Hidayat akan beralih dari tugas pimpinan MPR menuju penguatan kerja sama dan diplomasi parlemen di tingkat internasional.
Sementara itu, penunjukan Sohibul Iman menjadi langkah PKS untuk menjaga kesinambungan keterwakilan partai dalam jajaran pimpinan MPR RI.
