SUARAMALANG.COM, Surabaya – Jawa Timur mendapat apresiasi dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atas upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang kebencanaan melalui sertifikasi uji kompetensi.
Kolaborasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim tersebut dinilai layak menjadi contoh bagi daerah lain dalam menyiapkan personel yang profesional dan siap menghadapi bencana.
Apresiasi itu disampaikan Widya Iswara Pusdiklat BNPB sekaligus asesor Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana (LSP PB) BNPB, Ario Akbar Lumban, dalam kegiatan sertifikasi uji kompetensi kebencanaan angkatan II dan III di Kampus BPSDM Jatim pada 13–15 Oktober 2026.
Sedikitnya 45 peserta dari berbagai perangkat daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Jawa Timur mengikuti kegiatan tersebut. Peserta berasal dari BPBD Jatim, BPBD kabupaten/kota, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP, serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PRKPCK) Jatim.
Menurut Ario, Jawa Timur tercatat sebagai daerah dengan animo peserta terbanyak dalam mengikuti sertifikasi kompetensi kebencanaan, baik yang diselenggarakan di Pusdiklat BNPB di Bogor maupun di BPSDM Jatim.
“Teman-teman Jawa Timur itu tercatat sebagai peserta terbanyak yang mengikuti uji kompetensi, baik untuk skema SAR, distribusi bantuan, hunian shelter, kaji cepat hingga data dan informasi,” ujarnya.
Ia menilai upaya tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan profesionalitas personel yang terlibat dalam penanggulangan bencana.
“Apa yang sudah dilakukan Jawa Timur ini patut dijadikan role model bagi daerah lain, karena uji kompetensi ini sudah tidak lagi sebagai pilihan, tapi sudah menjadi sebuah keharusan,” tegasnya.
Enam Bidang Kompetensi Kebencanaan Diuji
Sertifikasi yang melibatkan BPBD Jatim, BPSDM Jatim, dan Pusdiklat BNPB ini mencakup sejumlah skema kompetensi untuk mendukung penanganan bencana di berbagai tahapan.
Skema yang dibuka meliputi kompetensi tingkat manajer, koordinator, dan petugas pada bidang data dan informasi, kaji cepat, hunian atau shelter, pendistribusian bantuan, pencarian dan penyelamatan atau search and rescue (SAR), serta pelayanan air bersih dan sanitasi.
Ragam skema tersebut berkaitan dengan kebutuhan penanganan bencana di lapangan, mulai dari pengumpulan informasi awal, penilaian kondisi terdampak, penyediaan tempat pengungsian, hingga distribusi logistik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Keterlibatan berbagai perangkat daerah juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan sertifikasi. Penanggulangan bencana membutuhkan koordinasi lintas sektor karena dampaknya tidak hanya berkaitan dengan keselamatan, tetapi juga kesehatan, perlindungan sosial, permukiman, dan pelayanan publik.
Ario menambahkan, personel kebencanaan dari Jawa Timur juga tercatat aktif mengikuti sertifikasi dan asesmen kompetensi. Salah satunya Kepala Pelaksana BPBD Jatim, Gatot Soebroto, yang mengikuti asesmen kompetensi bidang data dan informasi di Pusdiklat BNPB pada September 2026.
BPBD Jatim Dorong SDM Lebih Siap Menghadapi Bencana
Kepala Pelaksana BPBD Jatim Gatot Soebroto menyampaikan apresiasi atas kolaborasi BPBD Jatim, BPSDM Jatim, dan Pusdiklat BNPB dalam penyelenggaraan sertifikasi tersebut.
Menurut Gatot, beragam potensi bencana di Jawa Timur membutuhkan SDM yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya. Kebutuhan tersebut semakin penting seiring tantangan penanggulangan bencana yang semakin kompleks.
“Guna meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana itu, maka dibutuhkan SDM yang handal dan berkualitas. Uji kompetensi seperti inilah salah satu jawabannya,” kata Gatot dalam sambutan penutupan kegiatan, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis pada Sabtu (17/10/2026).
Peningkatan kompetensi diharapkan membantu personel menjalankan tugas secara lebih terukur, mulai dari penilaian situasi darurat hingga pelaksanaan operasi penanganan bencana sesuai bidang masing-masing.
Meski demikian, sertifikasi perlu berjalan beriringan dengan latihan, pembaruan pengetahuan, dan koordinasi antarlembaga agar kemampuan personel dapat diterapkan secara efektif ketika bencana terjadi.
Penanggulangan Bencana Bukan Hanya Tugas BPBD
Kepala BPSDM Jatim Ramliyanto turut mengapresiasi kolaborasi dengan BPBD Jatim dalam penyelenggaraan uji kompetensi kebencanaan.
Ia menyebut kegiatan lintas perangkat daerah tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab BPBD dan Dinas Sosial, melainkan urusan bersama.
Karena itu, keterlibatan personel dari Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan perangkat daerah yang menangani permukiman dinilai penting untuk memperkuat koordinasi dalam menghadapi situasi darurat.
Ketika bencana terjadi, kebutuhan masyarakat terdampak tidak dapat ditangani oleh satu instansi saja. Penyelamatan korban, pelayanan kesehatan, distribusi bantuan, penyediaan hunian sementara, serta pemenuhan air bersih membutuhkan pembagian peran dan kerja sama yang jelas.
Kolaborasi sertifikasi kompetensi ini menjadi salah satu langkah untuk memperkuat kesiapan SDM lintas sektor di Jawa Timur. Dengan personel yang memiliki kompetensi sesuai tugasnya, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas respons sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat ketika bencana terjadi.
