SUARAMALANG.COM, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membuka peluang kolaborasi dengan Jurnalis Hukum Bandung (JHB) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat untuk memperkuat literasi kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) serta meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap kejahatan digital.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyatakan, edukasi keamanan digital membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk jurnalis, di tengah meningkatnya pemanfaatan teknologi dan ancaman penipuan daring.
Hal itu disampaikan Nezar dalam audiensi bersama JHB dan PWI Jawa Barat di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2026). Pertemuan tersebut turut membahas peluang dukungan pemerintah terhadap Bandung Digital Safety Forum.
“Inisiatif Bandung Digital Safety Forum ini baik sekali dari teman-teman jurnalis di Jawa Barat untuk berbagi informasi tentang bagaimana menggunakan atau memasuki lanskap digital dengan aman,” ujar Nezar.
Komdigi Siapkan Edukasi AI untuk Masyarakat
Direktur Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru Komdigi, Said Mirza Pahlevi, menjelaskan bahwa pemerintah memiliki Pusat Pengembangan Literasi Digital di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Komdigi.
Salah satu program yang dijalankan adalah Pandu Digital, yang melibatkan personel untuk memberikan edukasi secara langsung kepada masyarakat. Komdigi juga menyediakan platform Digital Talent Scholarship yang memuat materi pembelajaran, termasuk video singkat mengenai literasi digital dan AI.
Melalui program tersebut, masyarakat diharapkan dapat memahami cara memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab sekaligus mengenali risiko yang muncul di ruang digital.
Nezar menyebut Komdigi terbuka untuk berpartisipasi dalam inisiatif yang digagas JHB dan PWI Jawa Barat, termasuk melalui program peningkatan keterampilan digital atau upskilling dan reskilling.
Menurutnya, penguatan literasi perlu berjalan seiring dengan perluasan konektivitas agar teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif.
Hasil AI Tidak Selalu Benar, Perlu Diperiksa
Said Mirza menekankan bahwa peningkatan penggunaan AI perlu diimbangi pemahaman mengenai keterbatasan teknologi tersebut. Hasil yang dihasilkan AI tidak selalu akurat sehingga pengguna harus memeriksa kembali informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya.
“Pengguna harus tahu output dari AI itu tidak selalu benar. Harus double check,” ujar Said Mirza.
Pemeriksaan informasi menjadi penting karena penggunaan AI secara tidak bertanggung jawab berisiko memicu hoaks dan penyebaran informasi menyesatkan.
Selain edukasi, pemerintah juga menyiapkan landasan kebijakan untuk mendorong penggunaan AI secara bertanggung jawab. Said Mirza menyampaikan bahwa buku putih Peta Jalan Kecerdasan Artifisial hingga 2029 sedang diproses menjadi peraturan presiden. Pemerintah juga menyiapkan regulasi terkait etika AI.
Kolaborasi antara pemerintah dan jurnalis diharapkan dapat memperluas jangkauan edukasi, sehingga masyarakat tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga lebih kritis dalam menilai informasi yang diterima.
Bagi masyarakat, langkah sederhana seperti memeriksa sumber informasi, membandingkan klaim dengan sumber tepercaya, dan tidak langsung meneruskan konten yang belum terverifikasi menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan ruang digital.
