SUARAMALANG.COM, Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto akhirnya menanggapi pernyataan mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD soal dugaan penggelembungan anggaran dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).
Pernyataan Mahfud sebelumnya mengguncang publik setelah ia mengungkap adanya selisih besar dalam biaya pembangunan per kilometer antara proyek di Indonesia dan di Cina.
“Biaya di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, sedangkan di Cina hanya sekitar 17–18 juta dolar AS,” ungkap Mahfud MD dalam kanal YouTube pribadinya.
Menanggapi hal itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa lembaganya belum menerima laporan resmi mengenai dugaan tersebut, baik dari pihak internal maupun eksternal.
“Sampai sekarang sih belum terinformasi ya, artinya dari internal,” kata Setyo dalam keterangannya, Sabtu (18/10/2025).
Meski demikian, Setyo berharap Mahfud memiliki data pendukung yang bisa memperjelas dugaan tersebut.
“Tapi kalau Pak Mahfud menyampaikan seperti itu, ya mudah-mudahan ada informasi, ada data dan dokumen yang bisa mendukung kejelasan dari yang disampaikan,” ujarnya.
Setyo menambahkan, dirinya meyakini Mahfud MD memiliki data terkait dugaan mark up proyek strategis tersebut.
“Saya yakin beliau mungkin punya, tinggal nanti apakah beliau mau menyerahkan atau apa, tergantung dari beliau,” ucapnya.
Ketika ditanya apakah KPK akan mengambil langkah proaktif menindaklanjuti isu ini, Setyo menegaskan bahwa semua keputusan akan melalui proses telaah terlebih dahulu.
“Ya biar ditelaah dulu di level kedeputiaan apa yang harus dilakukan dengan informasi tersebut,” jelasnya.
Pernyataan ini menjadi respons resmi pertama KPK setelah Mahfud MD menyebut dugaan mark up itu secara terbuka.
Mahfud bahkan menilai KPK seharusnya tidak menunggu laporan formal untuk memulai penyelidikan.
“Jadi jangan, kalau mau menyelidiki betul KPK, panggil Anthony Budiawan, karena dia yang bilang itu, sebelum saya,” tegas Mahfud MD.
Menurut Mahfud, sumber utama dugaan itu berasal dari ekonom Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, yang pertama kali mengungkapkan adanya ketimpangan biaya pembangunan proyek tersebut.
Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengingatkan masyarakat agar menyerahkan laporan secara resmi jika memiliki data awal yang valid.
Ia menegaskan, “Masyarakat yang memiliki informasi mengenai dugaan penyimpangan proyek tersebut agar bisa ditelaah lebih lanjut oleh lembaga antirasuah itu.”
Dugaan mark up proyek Kereta Cepat Whoosh ini menjadi sorotan karena proyek tersebut selama ini dianggap sebagai simbol kemajuan transportasi nasional.
Namun, munculnya dugaan ketimpangan anggaran membuat publik mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek strategis negara.
Langkah Mahfud MD pun dinilai sebagai dorongan moral agar KPK lebih berani dan terbuka menelusuri dugaan penyimpangan di balik proyek besar yang menelan triliunan rupiah itu.
Jika dugaan mark up terbukti benar, kasus ini bisa menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola proyek nasional dan menegaskan kembali komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia.
