SUARAMALANG.COM, Jakarta – Universitas Paramadina bersama Universitas Harkat Negeri menggelar diskusi mengenai laporan The Economist terkait kondisi Indonesia. Diskusi berlangsung di Kampus Paramadina Kuningan, Jakarta, Jumat (23/5/2026).
Forum tersebut mengangkat tema “Menakar Akurasi Laporan The Economist: Apakah Indonesia Menuju Jurang?”. Sejumlah ekonom, akademisi, dan peneliti hadir dalam agenda tersebut.
Bahas Risiko Ekonomi dan Demokrasi
Diskusi berangkat dari dua artikel The Economist yang menyoroti arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Artikel tersebut membahas risiko fiskal, pelemahan institusi, dan kondisi demokrasi.
Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menegaskan kampus harus menjaga kebebasan akademik. Menurutnya, seluruh pembahasan harus tetap berbasis data dan kajian ilmiah.
“Di sini bebas ya Paramadina ini satu kandang akademik, kebebasan sangat dipelihara,” ujarnya.
Kepercayaan Publik Dinilai Menurun
Sementara itu, Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, menilai laporan The Economist perlu dibaca serius. Ia menyoroti menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Menurutnya, pelemahan integritas dan meritokrasi menjadi persoalan utama. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada stabilitas politik dan ekonomi.
“Seluruh uraian dari The Economist adalah soal declining trust,” katanya.
Ekonom Ingatkan Kemiripan Krisis 1998
Dalam forum itu, ekonom Universitas Indonesia, Moh. Ikhsan, menyebut Indonesia belum berada di ambang krisis. Namun, sejumlah gejala dinilai mirip kondisi sebelum krisis 1998.
Ia menyoroti pelemahan kredibilitas fiskal dan institusi independen. Meski demikian, Indonesia masih memiliki bantalan ekonomi yang cukup kuat.
“Indonesia belum di tepi jurang, tapi sejarah tidak sedang diam,” ujarnya.
Tata Kelola Pemerintah Disorot
Pandangan serupa disampaikan ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin. Ia menilai sebagian kritik The Economist memiliki dasar kuat.
Wijayanto menyoroti pola pengambilan kebijakan tanpa perencanaan matang. Menurutnya, kondisi itu berpotensi memunculkan ketidakpastian jangka panjang.
“Kalau project besar ada analisis, kemudian impact analysis,” katanya.
Demokrasi Dinilai Mengalami Erosi
Peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional, R. Siti Zuhro, menyebut laporan tersebut sebagai alarm peringatan. Ia meminta kritik internasional tidak disikapi secara berlebihan.
Siti menilai Indonesia menghadapi tantangan berupa melemahnya oposisi politik dan partisipasi publik. Ia juga menyinggung meningkatnya pragmatisme partai politik.
“Demokrasi Indonesia belum runtuh, tetapi mengalami proses erosi,” katanya.
Jadi Momentum Evaluasi
Para pembicara sepakat kritik terhadap kondisi ekonomi dan demokrasi perlu dijadikan bahan evaluasi. Mereka mendorong penguatan institusi dan perbaikan tata kelola kebijakan publik.
Selain itu, stabilitas ekonomi dan kualitas demokrasi dinilai harus tetap dijaga. Langkah tersebut dianggap penting untuk memulihkan kepercayaan publik.
