SUARAMALANG.COM – Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) mendesak pemerintah mengembalikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). LIRA menilai langkah itu lebih tepat sasaran sekaligus mendukung tujuan awal program.
Presiden LIRA Andi Syafrani menyampaikan sikap tersebut setelah organisasi itu mencermati perkembangan Program MBG. LIRA juga meminta pemerintah mengevaluasi seluruh pelaksanaan program secara menyeluruh.
LIRA Minta Fokus ke Daerah 3T
Andi mengatakan LIRA sudah menyampaikan usulan itu sekitar satu bulan lalu. LIRA mengirimkan masukan setelah muncul persoalan yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional.
Menurut Andi, pemerintah sudah memiliki data lengkap mengenai daerah 3T. Pemerintah karena itu dapat menyalurkan program kepada kelompok yang paling membutuhkan.
“Kami meminta pemerintah memfokuskan pelaksanaan MBG di daerah 3T. Langkah itu lebih sesuai dengan tujuan program untuk memperbaiki gizi masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi,” kata Andi.
Andi menilai perluasan program ke seluruh wilayah justru membuat pengawasan semakin rumit. LIRA karena itu meminta pemerintah kembali memprioritaskan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan pangan lebih tinggi.
LIRA Usulkan Penataan Total
LIRA juga meminta pemerintah menghentikan sementara Program MBG apabila evaluasi belum berjalan. Organisasi itu berharap pemerintah memakai masa tersebut untuk menata kembali sistem pelaksanaan.
“Kalau pemerintah belum bisa mengevaluasi secara menyeluruh, kami meminta pemerintah menghentikan program sementara. Penataan total akan membuat pelaksanaan lebih fokus dan lebih terarah,” ujar Andi.
Soroti Minimnya Keterbukaan
LIRA membentuk satuan tugas untuk mengawasi Program MBG di berbagai daerah. Satgas itu memantau langsung pelaksanaan program pada setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Namun, Andi mengatakan tim LIRA kerap kesulitan memperoleh informasi. Pengelola program membatasi akses masyarakat sehingga proses pengawasan tidak berjalan maksimal.
Andi meminta pemerintah membuka akses pengawasan kepada masyarakat. Menurutnya, masyarakat berhak mengawasi karena Program MBG memakai anggaran negara.
“Pemerintah akan memperoleh manfaat ketika masyarakat ikut mengawasi. Masukan masyarakat akan membantu pemerintah memperbaiki Program MBG agar benar-benar mencapai target,” tegas Andi.
