SUARAMALANG.COM, Kota Malang – Angka kemiskinan di Kota Malang terus menurun, namun fenomena itu tak lantas membuat persoalan kesejahteraan lenyap begitu saja. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang, Donny Sandito, menjelaskan bahwa dari sekitar 34 ribu jiwa warga kurang mampu, sebagian besar masih menjadi fokus program intervensi pemerintah.
Menurut data terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, persentase penduduk miskin di Kota Pendidikan ini pada Maret 2025 mencapai 3,85 persen, turun tipis dari posisi 3,91 persen pada Maret 2024.
Jumlah ini setara dengan sekitar 34,41 ribu jiwa warga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Atau dengan standar pengeluaran per kapita per bulan di bawah Rp 737.954.
Donny menjelaskan bahwa penghitungan kesejahteraan tidak hanya berhenti di angka persentase kemiskinan semata. Berdasarkan DTSEN (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), penerima bantuan berada di desil satu hingga desil 5.
“Nah, yang kita tangani mulai dari desil 1, ini yang prioritas termasuk miskin ekstrim. Kalau sampai desil lima, ini tergolong rentan. Di situlah kelompok yang paling membutuhkan bantuan berada,” terang Donny.
Kelompok desil 1 disebut sebagai kemiskinan ekstrem, sedangkan desil 2 sampai 4 masuk kategori miskin hingga rentan. Artinya, dari 34 ribu jiwa itu, yang menjadi prioritas utama penanganan Pemkot Malang adalah mereka di desil 1, yang secara ekonomi benar-benar tertekan.
“Ya, kalau yang 34 ribu itu yang prioritas lah ya di desil 1 sampai desil 4. Kalau yang kategori miskin ekstrem memang desil 1,” ujar Donny.
Penurunan angka kemiskinan itu mencerminkan tren positif dalam lima tahun terakhir. Perbandingan data resmi menunjukkan tren penurunan dari angka kemiskinan Kota Malang yang lebih tinggi sebelumnya.
Dari yang semula sebesar 4,26 persen pada 2023 menjadi terus turun hingga posisi sekarang. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya intervensi pemerintah pusat dan daerah. Termasuk program bantuan sosial, penghapusan denda pajak, bantuan pendidikan, serta bantuan langsung tunai, turut menyumbang pada penurunan angka kemiskinan.
Namun, Donny menegaskan bahwa melihat angka turun saja tidak cukup. Fokus utama pemerintah masih pada penanganan kesejahteraan individual warga yang benar-benar tergolong miskin atau rentan. Terutama mereka yang pengeluarannya sangat terbatas.
Dalam perbincangan, Donny berjanji akan melakukan peninjauan ulang data pengeluaran per kapita sebagai acuan intervensi agar lebih akurat lagi. Ketika ditanya soal target angka kemiskinan tahun ini, Donny mengatakan belum bisa menetapkan angka spesifik karena masih menunggu hasil perhitungan terbaru dari BPS.
“Kalau target kita sih, semua masyarakat Kota Malang yang mempunyai masalah kesejahteraan sosial bisa kita tangani,” katanya.
Meski tren penurunan angka kemiskinan patut diapresiasi, jumlah warga yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, terutama yang termasuk dalam kategori ekstrem, menjadi pengingat bahwa tantangan sosial ekonomi di Kota Malang belum benar-benar usai.
