SUARAMALANG.COM, Jakarta – DPP Partai Nasdem resmi menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari keanggotaan DPR RI Fraksi Nasdem.
Keputusan ini ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bersama Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim pada Minggu, 31 Agustus 2025.
Hermawi menegaskan bahwa aspirasi masyarakat menjadi acuan utama partai dalam menentukan sikap politik.
“Bahwa dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat, ternyata memang ada pernyataan dari wakil rakyat, khususnya Anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem, yang telah menyinggung serta menciderai perasaan rakyat,” kata Hermawi Taslim, Minggu (31/8/2025).
Ia menambahkan, ucapan keduanya dinilai tidak selaras dengan garis perjuangan partai.
“Oleh karena itu, hal tersebut jelas merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai Nasdem,” sambungnya.
Atas dasar itu, DPP Partai Nasdem menyatakan keduanya dinonaktifkan mulai Senin, 1 September 2025.
“Atas dasar pertimbangan itu, maka terhitung sejak 1 September 2025, DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem,” ujar Hermawi.
Kontroversi yang melibatkan Ahmad Sahroni bermula saat ia menyebut usulan pembubaran DPR sebagai pandangan orang tolol.
“Mental manusia yang begitu sesungguhnya adalah mental orang tertolol sedunia. Catat baik-baik, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu memang orang tolol sedunia,” ucap Sahroni ketika melakukan kunjungan kerja di Polda Sumut, Jumat (22/8/2025).
Selain itu, Sahroni juga sempat mendukung tindakan kepolisian untuk menangkap massa aksi anarkis, meskipun masih berusia anak-anak.
Setelah ucapannya viral dan menuai kritik keras, Sahroni dimutasi dari jabatan Wakil Ketua Komisi III DPR menjadi anggota Komisi I DPR.
Sementara itu, Nafa Urbach turut menuai sorotan setelah pernyataannya mengenai tunjangan rumah DPR yang mencapai Rp50 juta per bulan.
Dalam sebuah siaran langsung di TikTok, Nafa menyebut tunjangan itu bukanlah kenaikan, melainkan kompensasi atas rumah jabatan yang telah dikembalikan ke pemerintah.
“Itu sebenarnya bukan kenaikan, melainkan kompensasi untuk rumah jabatan. Rumah jabatan yang sekarang ini sudah tidak ada, sehingga memang sudah dikembalikan ke pemerintah,” jelas Nafa Urbach, akhir Agustus 2025.
Pernyataan tersebut dianggap publik tidak sensitif di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit.
Gelombang protes atas kenaikan tunjangan DPR sudah bergulir sejak 25 Agustus 2025.
Pada 28 Agustus, situasi semakin memanas setelah Affan Kurniawan, seorang driver ojek online, tewas usai dilindas mobil Brimob saat aksi unjuk rasa di Jakarta.
Kematian Affan memicu kemarahan publik, terutama di kalangan driver ojol yang kemudian melancarkan aksi protes di berbagai kota.
Aksi unjuk rasa meluas hingga Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Tegal, Cilacap, hingga Makassar.
Kericuhan tidak terelakkan, sejumlah fasilitas umum dibakar, termasuk halte bus, kantor kepolisian, bahkan kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya pada 30 Agustus 2025.
Situasi ini membuat tekanan publik terhadap DPR dan partai politik semakin menguat.
Nasdem akhirnya mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan Sahroni dan Nafa sebagai bentuk respons terhadap keresahan masyarakat.
Pewarta : M.Nur
