Nasional  

SUARAMALANG.COM – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 261/PUU-XXIII/2025 terkait Undang-Undang Penanggulangan Bencana dinilai menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola kebencanaan nasional. Pemerintah didorong tidak hanya berfokus pada penetapan status bencana nasional atau daerah, tetapi juga memperkuat mitigasi, kesiapsiagaan, dan sistem peringatan dini untuk melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi. Anggota Komisi VIII DPR RI I Ketut…

DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Ini Poin Penting bagi Pekerja
Nasional  

DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Ini Poin Penting bagi Pekerja

SUARAMALANG.COM, JAKARTA – DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna, Selasa (6/10/2026). Aturan baru ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal yang mengatur berbagai aspek hubungan kerja. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut regulasi tersebut memperkuat perlindungan hak pekerja, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), hubungan industrial, hingga penegakan…

Suara Mahasiswa Masuk Pembahasan RUU Perampasan Aset
Hukum & Kriminal  

Suara Mahasiswa Masuk Pembahasan RUU Perampasan Aset

SUARAMALANG.COM, JAKARTA – Suara mahasiswa ikut masuk dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana. Komisi III DPR RI menerima sejumlah masukan mahasiswa mengenai kontrol pengadilan, perlindungan pihak ketiga, hingga kesiapan aparat penegak hukum. Masukan tersebut disampaikan mahasiswa Forum Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka (FODISUT) Jakarta dan Fakultas Syari’ah dan Hukum…

DPR Dukung Gagasan Suyudi, Polri Bersama Masyarakat Jadi Arah Baru
Nasional  

DPR Dukung Gagasan Suyudi, Polri Bersama Masyarakat Jadi Arah Baru

SUARAMALANG.COM – Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mendukung gagasan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melalui program Polri Bersama Masyarakat. Menurutnya, gagasan tersebut perlu diterjemahkan menjadi pelayanan kepolisian yang humanis, terbuka, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Rudianto menilai pendekatan tersebut menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Ia menyebut polisi…

Penggabungan BMKG-Badan Geologi Diminta Tak Tergesa, DPR Soroti Perbedaan Tugas
Berita  

Penggabungan BMKG-Badan Geologi Diminta Tak Tergesa, DPR Soroti Perbedaan Tugas

SUARAMALANG.COM, JAKARTA — Rencana penggabungan BMKG dan Badan Geologi mendapat catatan dari DPR RI. Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah mengkaji rencana tersebut sebelum mengambil keputusan. Puan menilai kedua lembaga memiliki mandat dan karakter pekerjaan yang berbeda. Karena itu, penggabungan harus memberikan manfaat nyata bagi pelayanan publik dan mitigasi bencana. DPR Minta Kajian Lebih Dulu…

Emil Dardak Pimpin Demokrat Jatim 2026-2031, Target Tambah Kursi di Parlemen
Jawa Timur  

Emil Dardak Pimpin Demokrat Jatim 2026-2031, Target Tambah Kursi di Parlemen

SUARAMALANG.COM, SURABAYA – Emil Elestianto Dardak kembali dipercaya memimpin Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Timur untuk periode 2026-2031. Emil terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) VII Partai Demokrat Jawa Timur yang digelar di Surabaya, Sabtu (29/8/2026). Emil yang saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur mengantongi 40 hak suara dalam Musda…

Dasco Siap Mundur Jika RUU Perampasan Aset Gagal Disahkan 15 Desember
Berita  

Dasco Siap Mundur Jika RUU Perampasan Aset Gagal Disahkan 15 Desember

SUARAMALANG.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memasang target tegas untuk pembahasan RUU Perampasan Aset. Dasco bahkan siap meninggalkan jabatannya jika DPR gagal mengesahkan aturan tersebut pada 15 Desember 2026. Dasco menyampaikan sikap itu saat menerima Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Pertemuan tersebut membahas tuntutan publik…

DPR Pasang Batas Desember 2026 untuk Sahkan UU Perampasan Aset
Berita  

DPR Pasang Batas Desember 2026 untuk Sahkan UU Perampasan Aset

SUARAMALANG.COM, JAKARTA – DPR RI memasang batas waktu pengesahan RUU Perampasan Aset pada Desember 2026. Komisi III DPR memastikan pembahasan beleid tersebut akan tuntas paling lambat 15 Desember 2026. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan kepastian itu dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, Kamis (27/8/2026). Forum tersebut turut dihadiri Aliansi…

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.