SUARAMALANG.COM, Kabupaten Malang – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Malang menerima puluhan aduan sejak dibuka pada 9 Maret 2026, dengan mayoritas keluhan berkaitan dengan variasi menu makanan yang dinilai belum sesuai selera penerima manfaat.
Selama hampir dua bulan berjalan, layanan aduan MBG mencatat bahwa isu utama bukan pada distribusi atau kualitas gizi, melainkan preferensi individu yang beragam. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi program berbasis standar nutrisi massal.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, Atsalis Supriyanto, menjelaskan bahwa sebagian besar laporan yang masuk berasal dari orang tua yang menginginkan penyesuaian menu tertentu bagi anak mereka.
“Rata-rata soal menu makanan. Dari yang kami terima, ada orang tua yang meminta kalau bisa makanannya begini. Tapi kan ini personal ya, belum tentu permintaan orang ini disukai oleh anak lain,” ujarnya.
Aduan MBG Tetap Ditindaklanjuti
Meski bersifat subjektif, seluruh aduan tetap diproses dan diteruskan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk ditindaklanjuti. Setiap masukan akan dipertimbangkan tanpa mengabaikan standar gizi yang telah ditetapkan oleh nutrisionis.
Program MBG sendiri dirancang dengan pendekatan ilmiah berbasis kebutuhan gizi anak. Setiap menu telah melalui perhitungan kandungan nutrisi agar sesuai dengan standar kesehatan.
Namun demikian, pemerintah daerah tetap membuka ruang partisipasi publik sebagai bagian dari evaluasi berkelanjutan.
“Apapun aduannya, tetap kami sampaikan ke penanggungjawab untuk ditindaklanjuti,” tambah Atsalis.
Evaluasi Berbasis Laporan Masyarakat
Layanan aduan MBG dapat diakses melalui berbagai kanal, termasuk website resmi : https://lapormbg.malangkab.go.id/, WhatsApp di nomor 0821-6956-700, serta call center 112. Sistem ini terintegrasi dengan sejumlah perangkat daerah, seperti Satgas MBG, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, dan SPPG.
Keberadaan kanal aduan ini dinilai penting sebagai instrumen pemantauan program di lapangan. Data yang masuk menjadi dasar evaluasi untuk memastikan program berjalan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, Pemkab Malang menghadapi tantangan menjaga keseimbangan antara standar gizi yang bersifat baku dengan ekspektasi masyarakat yang dinamis.
Ke depan, optimalisasi program MBG diharapkan tidak hanya menjaga kualitas nutrisi, tetapi juga meningkatkan penerimaan publik melalui pendekatan yang lebih adaptif tanpa mengurangi tujuan utama program.
