SUARAMALANG.COM, Kota Malang— Pengurus Badan Perhimpunan Cabang (BPC) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Malang periode terbaru resmi dilantik di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Pelantikan ini menandai dimulainya konsolidasi besar sektor perhotelan dan restoran yang dinilai masih belum optimal, meski potensi pariwisata Kabupaten Malang terus meningkat.
Dalam pelantikan tersebut, Ketua PHRI Jawa Timur Dwi Cahyono dan Bupati Malang HM Sanusi hadir memberikan arahan mengenai urgensi pembenahan manajemen industri hospitality di daerah. Baru 33 Hotel Tercatat, PHRI Akui Industri Hospitality Masih Terpecah
Ketua PHRI Kabupaten Malang yang baru dilantik, Teguh Hadi Saputro, mengungkapkan fakta penting: jumlah hotel dan restoran yang terdaftar resmi di PHRI masih sangat sedikit.
“Hotel dan restoran di Kabupaten Malang ini masih banyak, tetapi yang terdaftar resmi di PHRI baru sekitar 33. Kami akan memperkuat jejaring keanggotaan,” tegas Teguh.
Ia mengatakan konsolidasi anggota menjadi prioritas karena tanpa data dan koordinasi yang solid, sektor hospitality sulit meningkatkan kualitas layanan maupun bersaing secara regional.
PHRI juga menargetkan dua fokus utama:
1. Peningkatan kualitas SDM hospitality, dan
2. Standarisasi layanan hotel serta restoran.
Teguh menilai percepatan pembangunan Malang Selatan membuat peningkatan kualitas layanan menjadi keharusan, bukan opsi.
Ketua PHRI Jatim: Kabupaten Malang Punya Potensi Besar Pendapatan
Ketua PHRI Jawa Timur Dwi Cahyono menyatakan bahwa Kabupaten Malang sebenarnya berada pada “hari baik” pariwisata. Namun kurangnya konsistensi promosi dan ketiadaan paket wisata terpadu membuat sektor ini tertinggal dari daerah lain.
“Potensinya besar, tapi promonya belum konsisten. Paket budaya, paket pantai, paket kuliner—ini yang ditanyakan wisatawan. Kita harus benahi,” ujar Dwi.
Ia mendesak agar PHRI Kabupaten Malang tidak bekerja sendiri, tetapi bersinergi dengan pemerintah daerah dan pelaku industri.
Teguh menyebut tingkat hunian hotel pada akhir pekan sudah kembali normal dan naik cukup signifikan pada November. Namun ia mengingatkan bahwa kenaikan okupansi tidak akan bertahan tanpa perbaikan kualitas layanan.
“Sebagus apa pun promosi, kalau layanan rendah, wisatawan tidak akan kembali,” tegasnya.
PHRI menargetkan:
• Mendorong paket wisata baru,
• Memperkuat promosi daerah, dan
• Meningkatkan standar layanan di hotel serta restoran.
Dalam arahannya, Bupati Malang memberikan dukungan kebijakan yang diharapkan dapat langsung memperkuat industri perhotelan.“Kegiatan OPD Kabupaten Malang tidak boleh menginap di luar Kabupaten Malang,” tegas Sanusi.
Kebijakan ini disebut sebagai langkah strategis untuk meningkatkan okupansi hotel lokal dan menggerakkan ekonomi daerah.
Pelantikan pengurus baru PHRI Kabupaten Malang menjadi momentum penting menjelang 2026, tahun di mana pemerintah menargetkan lonjakan kunjungan wisatawan.
Dengan potensi besar di Malang Selatan, Kabupaten Malang diharapkan tidak hanya menjadi daerah singgah, tetapi destinasi wisata utama.
Pewarta: *Ali Nopan
