SUARAMALANG.COM, Jakarta – Polda Metro Jaya mengeluarkan peringatan keras kepada peserta aksi buruh yang digelar di depan Gedung DPR/MPR agar tidak melakukan siaran langsung melalui TikTok maupun media sosial lainnya.
Larangan ini dikeluarkan setelah polisi menemukan tren baru, yakni aksi demo dimanfaatkan sebagian oknum untuk mencari hadiah virtual atau gift lewat fitur live streaming.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, menegaskan bahwa fenomena ini berpotensi mengaburkan tujuan utama demonstrasi.
“Selain itu, kami mengajak masyarakat agar tidak melakukan aksi dengan live TikTok atau media sosial lainnya dengan harapan mendapat gift atau hadiah. Kami berharap praktik semacam ini tidak terulang kembali, karena kami juga sudah melibatkan banyak pihak untuk mengantisipasinya,” ujar Ade Ary, Rabu (27/8/2025).
Polisi menilai live streaming rawan dipakai untuk menyebarkan ajakan provokatif, termasuk menyasar kelompok pelajar.
“Oleh karena itu, kami berharap tidak ada lagi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan aksi lewat live di TikTok. Metode semacam ini sebaiknya tidak disalahgunakan hanya untuk mengejar gift atau hadiah virtual,” kata Ade Ary di Jakarta, Kamis (28/8/2025).
Tim siber Polda Metro Jaya dipastikan akan melakukan patroli digital intensif selama aksi berlangsung.
“Dengan demikian, kami melakukan pemantauan sekaligus edukasi. Tim sudah melakukan komunikasi serta memberi imbauan saat menemukan siaran langsung yang berisi ajakan provokatif, termasuk yang menyasar pelajar. Namun apabila ditemukan unsur pidana yang merugikan pihak tertentu, tentu kami akan menempuh langkah penegakan hukum,” jelas Ade Ary.
Polisi juga mengingatkan publik agar media sosial digunakan secara bijak dan tidak menjerumuskan generasi muda.
“Jadi, mohon media sosial digunakan dengan bijak. Kejadian sebelumnya, rekan-rekan sudah tahu ada 196 pelajar yang diamankan dari siang hari di jam belajar. Kami harap hal itu tidak terulang lagi,” pungkas Ade Ary.
Selain aspek digital, Polda Metro Jaya juga menurunkan 4.531 personel gabungan untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa.
Kekuatan pengamanan terdiri atas 2.174 personel Polda Metro Jaya, 1.725 personel BKO dari TNI AD, Marinir, Brimob Mabes, Den C, Kodim Jakarta, Kogas Sabhara, serta 632 personel dari polres jajaran, dibantu Satpol PP dan Dishub.
Rekayasa lalu lintas telah disiapkan agar aktivitas masyarakat tetap berjalan meski ada mobilisasi massa di sekitar Senayan.
Imbauan polisi mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Sehari sebelumnya, Komdigi memanggil perwakilan TikTok dan Meta untuk membahas potensi penyalahgunaan media sosial dalam aksi unjuk rasa.
Wakil Menteri Komdigi, Angga Raka Prabowo, menegaskan bahwa penyebaran konten provokatif di media sosial kerap memicu kericuhan demo dan merusak sendi demokrasi.
“Sebab, konten provokatif di media sosial sering kali menjadi pemicu kericuhan dalam demonstrasi dan berpotensi merusak sendi-sendi demokrasi,” ujar Angga Raka, Selasa (27/8/2025).
Polda Metro Jaya berharap sinergi dengan pemerintah pusat dan platform digital mampu mencegah praktik penyalahgunaan live streaming demi menjaga keamanan, ketertiban, dan tujuan utama aksi buruh.
Pewarta : M. Nur
